Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto.

Jakarta, Petrominer – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak rencana Pemerintah melakukan impor gas untuk menekan harga jual ke kalangan industri di dalam negeri. Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto, impor bukan solusi tepat untuk mengatasi harga jual gas yang dinilai masih tinggi.

“Pemerintah jangan terjebak oleh permainan spekulan impor yang mengiming-imingi harga murah di awal tapi justru akan merusak tata kelola gas dalam negeri,” ujar Mulyanto, Sabtu (11/1).

Menurutnya, untuk jangka pendek opsi impor mungkin terkesan menarik karena pihak produsen menjanjikan harga lebih murah. Namun tidak bisa jamin harga tersebut bisa berlaku untuk jangka waktu yang lama.

“Daripada mengimpor gas, sebaiknya Pemerintah melakukan efisiensi produksi dan transportasi. Sejauh ini, tingginya harga gas ke kalangan industri justru disebabkan oleh tingginya harga produksi di hulu dan transportasi,” papar Anggota Komisi VII DPR ini.

Dia juga menegaskan bahwa Pemerintah jangan hanya mencari manfaat jangka pendek. Jika impor gas dilakukan, bukan tidak mungkin justru akan mengganggu keberadaan kilang-kilang gas dalam negeri yang berproduksi selama ini.

Selain efisiensi, Mulyanto juga mendesak Pemerintah untuk menambah kuota Domestic Market Obligation (DMO). Hal ini perlu untuk menjamin ketersediaan gas bagi kalangan industri dan masyarakat. Apalagi paradigma kebijakan energi nasional telah menjadikan gas bukan sekedar komoditas ekonomi, namun gas sebagai sumber daya untuk mendorong pembangunan.

“Kita dukung kebijakan pemerintah untuk meningkatkan DMO gas untuk menurunkan harga jual gas. Namun kalau impor, kita akan tolak,” tegasnya.

Menurut Mulyanto, saat ini saja defisit neraca berjalan Indonesia sudah besar akibat impor minyak olahan, yang berkontribusi mencapai 30 persen dari total defisit transaksi berjalan. Angka ini dipastikan akan lebih tinggi lagi jika ditambah adanya impor gas.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here