by
Kategori: Mining
Rubrik mining berisi artikel sektor pertambangan mineral dan batubara
-

RUU Minerba Harus Kuatkan BUMN Pertambangan
Jakarta, Petrominer – Kontribusi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) petambangan terhadap pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sektor tambang dinilai masih sangat kecil dibandingkan kontribusi badan usaha swasta. Untuk itu, Pemerintah perlu mendorong kinerja BUMN sektor pertambangan agar kontribusinya semakin meningkat di masa-masa yang akan datang. Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, menyayangkan rendahnya kontribusi BUMN…
by
-

IRESS: Lawan Rencana Revisi Peraturan Minerba Pro Oligarki!
Jakarta, Petrominer – Pemerintah diminta untuk segera membatalkan rencana revisi keenam Peraturan Pemerintah (PP) No.23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Alasannya, isi RPP itu bertentangan dengan amanat UUD 1945 dan melanggar UU No.4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). “Hal ini jelas merugikan keuangan negara, merampok hak rakyat, serta patut diduga…
by
-

Operator Alertness System Hexagon Raih Mining Safety Award
Jakarta, Petrominer – Operator Alertness System (OAS) Hexagon untuk kendaraan ringan telah terpilih sebagai pemenang Mining Magazine Safety Award 2019. Penghargaan tahunan di industri pertambangan ini dipilih oleh pembaca yang diakui punya komitmen luar biasa untuk memajukan industri pertambangan. “Tahun ini, kami menerima rekor jumlah nominasi kaliber sangat tinggi. Ini artinya kami harus memperluas lagi…
by
-

Ini Proyek Strategis Holding BUMN Tambang
Jakarta, Petrominer – Mining Industry Indonesia (MIND ID) menyiapkan belanja modal (capital expenditure/capex) sekitar US$ 5.959,7 juta untuk membiayai enam proyek stratgis tahun 2020. Masa kontruksi seluruh proyek tersebut ditargetkan sudah bisa dimulai pertengahan tahun ini. “Sekarang sudah mulai pematangan lahan dan diharapkan tengah tahun ini konstruksi dapat dimulai. Kami membutuhkan dana sekitar US$ 5.959,7…
by
-

Revisi PP Minerba, Jangan Lupakan Hak Rakyat
Jakarta, Petrominer – Fraksi PKS DPR RI minta Pemerintah agar memperhatikan Undang-Undang dalam merevisi Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Isi revisi keenam PP tersebut harus berpihak pada kepentingan rakyat. “PKS akan memantau dinamika pengesahan PP Minerba ini. Beleid ini sangat menentukan arah pengelolaan sumberdaya alam kita ke…
by











