Jakarta, Petrominer – Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mengingatkan Pemerintah untuk konsisten mengendalikan produksi batubara nasional. Diawali dengan evaluasi Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) pertambangan mineral dan batubara (minerba) tahun 2019 yang tengah disampaikan oleh perusahaan pemegang kontrak dan izin usaha pertambangan (IUP).

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 11 Tahun 2018, perusahaan pemegang IUP (dan PKP2B) wajib menyampaikan RKAB 2019 paling lambat 45 hari sebelum berakhirnya tahun 2018. Karena itulah, Pemerintah bisa melakukan evaluasi RKAB tersebut dengan menggunakan rencana pembangunan nasional, kebijakan energi, serta agenda pengendalian perubahan iklim sebagai pertimbangan.

Menurut Koordinator Nasional PWYP Indonesia, Maryati Abdullah, proses evaluasi RKAB tahunan merupakan momen kritikal dalam menentukan arah dan menempatkan industri pertambangan secara tepat dalam strategi pembangunan nasional. Pemerintah harus konsisten melakukan pengendalian produksi sebagai upaya konservasi yang seiring dengan peningkatan pembinaan, pengaturan dan pengawasan usaha. Apalagi, hal ini telah dicanangkan dalam Rencana Strategis Kementerian ESDM 2015 – 2019 untuk menjalankan arah kebijakan RUEN (Rencana Umum Energi Nasional).

“RKAB sejatinya adalah instrumen pengendalian dan pengawasan pemerintah terhadap kepatuhan pelaku usaha. Tak hanya itu, RKAB juga menjadi penentu target produksi dan penjualan nasional,” ujar Maryati, Senin (3/12).

Karena itulah, tegasnya, penting untuk meletakkan RKAB sebagai dokumen yang tidak berdiri sendiri, namun harus berkontribusi pada strategi pembangunan dan kebijakan energi nasional. Baik RPJMN 2015-2019 dan RUEN, keduanya memandatkan pembatasan produksi batubara maksimal 400 juta ton pada tahun 2019.

“Sejatinya RKAB harus sejalan dengan kedua kebijakan tersebut. Sehingga tidak saling menegasikan sebagaimana yang selama ini terjadi,” paparnya.

Dalam kesempatan itu, PWYP juga mengingatkan Pemerintah bahwa target produksi yang tak terkendali dan terus saja mengejar tuntutan pasar ekspor sudah tidak wajar lagi dan sebaiknya dihentikan. Hal tersebut justru akan memicu produksi batubara yang semakin massif dan tidak memperhatikan keseimbangan cadangan dan konservasi alam.

Maryati memberi contoh kejadian 29 Nopember 2018 lalu yang viral mengenai tertimbunnya rumah penduduk akibat longsor di Sanga Sanga, Kutai Timur. Kejadian ini menunjukkan potret kegiatan pertambangan batubara yang tidak memperhatikan keselamatan masyarakat.

“Karenanya, untuk memenuhi program NawaCita yang berkelanjutan, pengendalian produksi batubara untuk kepentingan nasional dan keselamatan masyarakat mutlak diperlukan!” tegasnya.

Lihat juga: Pemerintah Diminta Konsisten Kendalikan Produksi Batubara

Hal senada juga disampaikan Manajer Advokasi PWYP Indonesia, Aryanto. Malahan, Aryanto menekankan agar evaluasi RKAB juga harus mempertimbangkan kepatuhan pemegang IUP dalam memenuhi kewajiban domestic market obligation (DMO) batubara. Sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM No. 23 K/30/MEM/2018, sanksi pemangkasan produksi tahun 2019, yakni maksimal empat kali realisasi DMO 2018, akan diberlakukan bagi pemegang izin yang tidak memenuhi kewajiban DMO sebesar 25 persen.

“Di sinilah kita menunggu hasil kerja tim verifikator DMO yang bertanggungjawab melakukan verifikasi pemenuhan DMO batubara, karena rekomendasi tim verifikator menjadi dasar pengenaan sanksi pemotongan kuota produksi 2019. Bahkan, seharusnya pemerintah mempublikasikan nama-nama perusahaan yang belum memenuhi target DMO, sehingga publik dapat ikut mengawasi,” ujar Aryanto yang juga merupakan wakil CSO di EITI Indonesia.

Menurutnya, perbaikan sistem internal ini harus diikuti dengan upaya keterbukaan ke publik. Utamanya mendorong transparansi data produksi, karena data produksi merupakan kunci penentu penerimaan negara. Apalagi, Kementerian ESDM baru saja meluncurkan Minerba Online Monitoring System (MOMS), sistem pengawasan produksi dan penjualan pertambangan minerba secara real time dan akurat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here