Jakarta, Petrominer – Sebanyak 88 persen pemimpin bisnis di Indonesia sepakat bahwa memprioritaskan peralatan elektrik dibandingkan yang berbasis bahan bakar fosil adalah langkah terbaik bagi bisnis mereka dalam 10 tahun ke depan. Langkah ini juga dinilai menjadi pendorong daya saing ekonomi dan ketahanan energi. Namun, peluang ini akan hilang jika Indonesia tidak mempercepat transisi energi.
Jajak pendapat oleh E3G, We Mean Business Coalition dan the Global Renewables Alliance “Powering Up: Business Perspectives on Electrification” mengungkapkan sebanyak 91persen eksekutif perusahaan Indonesia berencana menerapkan elektrifikasi dalam operasi bisnis mereka sebelum tahun 2030. Rencana ini sejalan dengan tren global, di mana mayoritas eksekutif perusahaan mendorong elektrifikasi bisnis dan ekonomi yang berbasis pada listrik energi terbarukan.
“Jajak pendapat ini menunjukkan pergeseran mendalam dalam lanskap ekonomi global,” ungkap Direktur Utama We Mean Business Coalition, Maria Mendiluce, Rabu (17/6).
Menurut Maria, semakin banyak pelaku bisnis yang melihat elektrifikasi sebagai fondasi daya saing masa depan, keamanan energi, dan ketahanan ekonomi. Di tengah ketidakstabilan geopolitik dan volatilitas bahan bakar fosil, perusahaan tidak mundur dari transisi. Mereka justru bergerak lebih cepat menuju transisi tersebut.
Namun, rencana elektrifikasi pelaku usaha Indonesia tersebut terhalang lambannya langkah Pemerintah. Mengacu jajak pendapat, 83 persen pemimpin bisnis menyatakan perusahaan mereka melakukan elektrifikasi lebih cepat dibandingkan kesiapan sistem yang disediakan pemerintah. Sebanyak 64 persen eksekutif menyebut kurangnya investasi pemerintah pada infrastruktur jaringan listrik sebagai salah satu tantangan terbesar, proporsi tertinggi dibandingkan dengan seluruh negara yang disurvei.
Dari aspek kebijakan, laporan ini menemukan adanya kesenjangan antara minat perusahaan beralih ke listrik bersih dan rencana penyediaan listrik nasional. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 PT PLN (Persero) justru masih memproyeksikan pemanfaatan batu bara hingga 2059, dengan kapasitas tambahan PLTU hingga 6,3 GW pada dekade mendatang.
Menilik kondisi ini, sebanyak 65 persen pemimpin bisnis menilai Indonesia berisiko tertinggal dalam perlombaan elektrifikasi global. Meski demikian, 68 persen pelaku bisnis tidak keberatan mengucurkan investasi untuk membangun pembangkit listrik berbasis energi terbarukan untuk keperluan sendiri jika memang diperlukan. Akan tetapi, jika pilihan ini juga tidak dapat dilakukan dan akses terhadap listrik bersih tetap terbatas, mayoritas pelaku usaha (78 persen) membuka opsi memindahkan bisnisnya ke negara lain.
Oleh sebab itu, mayoritas eksekutif perusahaan (55 persen) mendorong adanya rencana kebijakan jangka panjang yang lebih jelas dengan tenggat waktu nasional dari pemerintah. Terutama, mereka menuntut adanya ekspansi dan digitalisasi jaringan transmisi listrik serta pendekatan perencanaan yang lebih cepat untuk konektivitas jaringan.
“Para pelaku bisnis tahu ke mana tren bergerak. Jajak pendapat ini menyoroti bahwa daya saing mereka bergantung pada seberapa cepat mereka dapat melakukan elektrifikasi dengan energi terbarukan. Tidak mengherankan jika permintaan utama mereka kepada pemerintah adalah untuk membangun dan memodernisasi jaringan listrik yang memfasilitasi akses ke listrik yang murah dan aman,” ungkap Direktur utama Global Renewables Alliance, Bruce Douglas.
Jajak pendapat ini dilakukan di 18 negara, yang mencakup negara maju dan berkembang, dan melibatkan 1.994 pemimpin bisnis. Temuan jajak pendapat ini menunjukkan pergeseran global yang signifikan dalam cara bisnis memandang elektrifikasi.
Tinggalkan Balasan