by
Tag: PP
-
PP 72/2016 Cacat Hukum dan Sangat Berbahaya
Jakarta, Petrominer — Pengamat Ekonomi Universitas Gajah Mada Tri Widodo mengatakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016, tentang Perubahan atas PP Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, sarat akan kecacatan hukum. Aturan baru yang berlaku sejak 30 Desember 2016 lalu itu…
-
Dipotong, Pengawasan DPR Atas Kementerian BUMN
Jakarta, Petrominer — Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, mengkritik keras langkah Pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 44/2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN, sebagaimana tertuang dalam PP No. 72/2016 yang dirilis persis pada penghujung tahun 2016 lalu. Menurut Fadli Zon, PP No. 72/2016, yang melonggarkan tata cara penyertaan modal negara…
by
-
Poin Penting Revisi PP Minerba
Jakarta, Petrominer — Pemerintah telah merevisi kebijakan terkait kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara (Minerba) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba. Ketentuan-ketentuan dalam revisi keempat ini diharapkan akan mendorong percepatan pelaksanaan hilirisasi mineral. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23…
by
-
Aturan Baru Soal Aset BUMN Berbahaya!
Jakarta, Petrominer — Pemerintah diketahui telah melakukan revisi Peraturan Pemerintah (PP) terkait BUMN dan Perseroan Terbatas (PT). Namun aturan yang belum ramai diketahui kalangan termasuk DPR RI ini menuai kontra. Pasalnya, aturan tersebut dinilai berbahaya karena saham BUMN yang dimiliki negara dapat berpindah tangan ke siapapun tanpa diketahui oleh DPR. Kebijakan baru tersebut tertuang dalam Peraturan…
by
-
Revisi PP 1/2014 Melanggar UU Minerba
Jakarta, Petrominer — Sejumlah organisasi masyarakat sipil mengancam akan mengajukan gugatan hukum ke Mahkamah Agung jika Pemerintah menerbitkan hasil revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksana Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara. Alasannya, penerbitan revisi PP tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Laporan sebelumnya…
by
-
Pokok-Pokok Revisi PP 79/2010
Jakarta, Petrominer — Pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Cost Recovery). Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani, arah dan kebijakan Perubahan Revisi PP 79 Tahun 2010 ini melingkupi lima hal pokok, yakni: 1. Diberikan fasilitas perpajakan…
by
-
Revisi PP 79/2010: Investasi Lebih Bergairah
Jakarta, Petrominer — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Keuangan telah menyepakati lima pokok-pokok perubahan dalam revisi PP Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Perpajakan Bagi Industri Hulu Migas (Cost Recovery). Para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dilaporkan sangat mengapresiasi revisi ini. Pemerintah pun berharap hal…
by
-
IPA Terus Desak Revisi PP Cost Recovery
Jakarta, Petrominer — Indonesian Petroleum Association (IPA) terus membantu Pemerintah dalam melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2010 atau yang lebih dikenal dengan PP Cost Recovery. Ini dilakukan sebagai upaya mendorong investasi kegiatan eksplorasi minyak dan gas (migas) di Indonesia. “Revisi itu diperlukan karena PP 79/2010 telah menjadi salah satu akar penyebab berkurangnya…
by
-
Bonus Produksi Terbit Agustus 2016
Jakarta, Petrominer — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai pemberian bonus produksi energi panasbumi itu bisa terbit pada Agustus 2016 mendatang. Saat ini, PP tersebut hanya tinggal menunggu ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Menurut Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Rida Mulyana, PP ini…
by
