by
Tag: PP
-
AMPERE Gatrik, Permudah Laporan Ketenagalistrikan
Jakarta, Petrominer – Kini, badan usaha penyediaan tenaga listrik sudah bisa menyampaikan laporan usahanya ke Pemerintah secara online. Sebaliknya, Pemerintah pun bisa melakukan proses monitoring dan evaluasi dengan cara online juga. Kemudahan ini berkat adanya aplikasi pelaporan online bernama Aplikasi Manajemen Pelaporan Elektronik Ketenagalistrikan (AMPERE Gatrik). Adalah Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya…
-
Kontrak Pembangunan Pipa Cisem Tahap I Diteken
Jakarta, Petrominer – Pemerintah terus berkomitmen untuk memperkuat infrastruktur gas bumi. Ini direalisasikan melalui penandatanganan kontrak pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang (Cisem) Tahap I (Ruas Semarang-Batang) senilai Rp 1,17 triliun. Proyek ini juga merupakan penguatan ekonomi sektor industri dan lainnya seperti rumah tangga, komersil, dan transportasi melalui jaringan distribusi gas di kawasan Jawa Tengah…
by
-
Ini 2 Regulasi Baru di Sektor Minerba
Jakarta, Petrominer – Pemerintah telah mengesahkan dua regulasi baru terkait sektor mineral dan batubara (minerba) pada 11 April 2022 lalu. Kedua regulasi baru ini merupakan amanat dari Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba Kedua aturan baru tersebut adalah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022…
by
-
SKK Migas Sambut Baik Pembebasan PPN LNG
Jakarta, Petrominer – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyambut baik pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) atas penjualan gas alam cair (liquified natural gas/LNG). Kebijakan ini menjadi angin segar bagi bisnis LNG domestik. Kebijakan tersebut termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan…
by
-
Draf PP Keinsinyuran Ditandatangani Menristekdikti
Jakarta, Petrominer – Persatuan Insinyur Indonesia (PII) terus mendorong diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Keinsinyuran, yang merupakan turunan dari Undang-Undang no.11/2014 tentang Keinsinyuran. Draf PP ini sudah ditandangani oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir. Wakil Ketua Umum PII, Danis Hidayat Sumadilaga, mengungkapkan bahwa pengurus inti PII telah melakukan pertemuan dengan Menteri…
by
-
PP Keinsinyuran Segera Terbit
Jakarta, Petrominer – Persatuan Insinyur Indonesia (PII) menyatakan Peraturan Pemerintah tentang Keinsinyuran akan segera terbit. Regulasi itu mengatur tentang peta jalan (roadmap) keinsinyuran yang disesuaikan dengan arah pembangunan pemerintah. “Regulasi ini merupakan turunan dari Undang-undang tentang Keinsinyuran nomor 11 tahun 2014,” ujar Ketua Umum PII, Heru Dewanto, Jum’at (8/3). Heru menjelaskan ada beberapa hal yang…
by
-
Pangkas Pengawasan DPR, PP 72/2016 Dibawa ke Meja MK
Jakarta, Petrominer — Desakan untuk menganulir keberadaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Persero Terbatas kian bergulir. Ini lantaran aturan yang sedianya mereduksi kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam mengawasi mekanisme privatisasi BUMN tersebut dinilai telah menyalahi sejumlah payung hukum. “Misalnya, UU 17/2003 tentang Keuangan Negara,…
by
-
Terkait PP No.72/2016, Komisi VI Panggil Pemerintah
Jakarta, Petrominer — Komisi VI DPR RI berencana segera memanggil Pemerintah dan minta penjelasan terkait Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016. Kebijakan baru ini tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. Menurut Komisi VI, aturan yang baru…
by
-
DPR Desak Pemerintah Tinjau Ulang PP 72/2016
Jakarta, Petrominer — Komisi XI DPR RI minta Pemerintah meninjau ulang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016. Pemerintah juga diminta untuk memberikan penjelasan kepada DPR mengenai substansi dan esensi dari PP tersebut. Terbitnya PP Nomor 72 tahun 2016 tentang Perubahan atas PP Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada…
by
-
Komisi VII Bentuk Panja Pengawasan PP Minerba
Jakarta, Petrominer — Komisi VII DPR RI akan mendorong terbentuknya Panitia Kerja (Panja) untuk mengawasi implementasi terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksana Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara (Minerba). Ini dilakukan sebagai tanggapan positif atas kebijakan yang baru saja diteken Presiden Joko Widodo untuk mengatur kebijakan hilirasi dan pelonggaran ekspor konsentrat mineral. “Tentu…
by
