Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian ESDM, Rida Mulyana. (Petrominer/Sony)

Jakarta, Petrominer — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai pemberian bonus produksi energi panasbumi itu bisa terbit pada Agustus 2016 mendatang. Saat ini, PP tersebut hanya tinggal menunggu ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.

Menurut Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Rida Mulyana, PP ini akan mengatur persentase komponen bagi hasil pemanfaatan panasbumi. Kebijakan baru tersebut sudah selesai disusun dan kini ada di meja Presiden untuk ditandatangani. Meski begitu, dia mengakui terbitnya kebijakan baru ini agak terlambat dari jadwal seharusnya.

“Karena ada satu dua hal yang perlu disesuaikan sehingga molor dari amanah seharusnya, yaitu Januari 2016,” ujar Rida dalam acara Geothermal Community Gathering di Jakarta, Selasa (19/4).

Dia juga memastikan bahwa isi PP itu masih tetap sama seperti sebelumnya. Di antaranya adalah besaran bonus produksi sebesar 1 persen dari bagi hasil pemanfaatan energi panasbumi yang akan diterima pemerintah kota atau kabupaten dari wilayah kerja panasbumi (WKP). Namun, ketentuan itu akan diberlakukan jika WKP tersebut memiliki Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL).

Seperti halnya First Tranche Petroleum (FTP) di migas, alokasi bonus produksi panasbumi ini nantinya akan diambil dari penerimaan negara atas penjualan listrik atau uap. Dengan begitu, alokasi bonus produksi itu tidak mengganggu penerimaan kontraktor.

Demi Daerah

Sementara itu, Direktur Panas Bumi Ditjen EBTKE, Yunus Saefulhak, menjelaskan, pemberian bonus produksi tak lepas dari usulan beberapa Pemerintah Daerah yang menilai bahwa pemanfaatan energi panas bumi di wilayahnya urung memberikan dampak yang signifikan pada perekonomian daerah.

Pengalokasikan bonus produksi juga dimaksudkan agar di dalam pengembangan panas bumi di Indonesia tak menggunakan mekanisme hak partisipasi atau participating interest (PI) seperti yang berlaku di industri migas.

Walau akan mengubah jumlah penerimaan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan kontraktor, Yunus mengungkapkan bahwa formula baru bonus produksi telah diterima oleh semua pihak.

“Jadi bonus produksi ini khusus untuk daerah penghasil saja. Jadi daerah penghasil selain dapat 32 persen tapi dapat bonus produksi juga,” tandasnya.

Selama ini pendapatan dari setiap penjualan energi panas bumi menjadi listrik atau net operation income (NOI) dibagi dengan komposisi 34 persen untuk negara dan 66 persen lainnya untuk kontraktor, setelah dikurangi biaya produksi.

Dari bagian negara sebesar 34 persen, selanjutnya akan dibagi dengan komposisi 20 persen untuk Pemerintah Pusat dan 80 persen untuk Pemerintah Daerah. Sementara untuk jatah Pemerintah Daerah dengan besaran 80 persen tadi, nantinya kembali dipecah dengan pembagian porsi 16 persen untuk Pemerintah Provinsi, 32 persen untuk Pemerintah Kabupaten tempat WKP dikembangkan, dan 32 persen lainnya untuk beberapa Pemerintah Daerah yang tercatat berada di provinsi tersebut.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here