by
Tag: minerba
-
Komisi VII Bentuk Panja Pengawasan PP Minerba
Jakarta, Petrominer — Komisi VII DPR RI akan mendorong terbentuknya Panitia Kerja (Panja) untuk mengawasi implementasi terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksana Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara (Minerba). Ini dilakukan sebagai tanggapan positif atas kebijakan yang baru saja diteken Presiden Joko Widodo untuk mengatur kebijakan hilirasi dan pelonggaran ekspor konsentrat mineral. “Tentu…
-
Pemerintah Didesak Batalkan Relaksasi Ekspor Mineral
Jakarta, Petrominer — Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, mendesak Presiden Joko Widodo dan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan untuk membatalkan kebijakan pelonggaran (relaksasi) ekspor pertambangan mineral, baik untuk ekspor bahan mentah (ore material) maupun konsentrat. Minggu lalu, Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017 tentang…
by
-
Poin Penting Revisi PP Minerba
Jakarta, Petrominer — Pemerintah telah merevisi kebijakan terkait kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara (Minerba) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba. Ketentuan-ketentuan dalam revisi keempat ini diharapkan akan mendorong percepatan pelaksanaan hilirisasi mineral. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23…
by
-
Korsup Sektor Energi Terus Diperkuat
Jakarta, Petrominer — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, menegaskan pihaknya akan terus melakukan reformasi di sektor ESDM untuk mewujudkan kedaulatan energi nasional. Salah satunya dengan cara memperluas cakupan Koordinasi dan Supervisi (Korsup) yang dilakukan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Berbekal dari kerja sama yang baik selama Korsup Minerba, maka kami menyambut…
by
-
Masih Ada 4.000 IUP Belum Ditertibkan
Jakarta, Petrominer — Koalisi Anti-Mafia Tambang mendesak para Gubenur di seluruh Indonesia untuk segera menyelesaikan penertiban izin usaha pertambangan (IUP) yang masih berstatus Non-Clear and Clean (CnC). Pasalnya, menjelang batas akhir penertiban IUP bermasalah pada 12 Mei 2016, masih ada hampir 4.000 IUP non CnC yang belum ditertibkan. Hal itu disampaikan Koalisi Anti-Mafia Tambang dalam…
by
