Tag: minerba

  • Apakah Sektor Minerba Masih Lesu?
    , , ,

    Apakah Sektor Minerba Masih Lesu?

    Jakarta, Petrominer — Sektor pertambangan mineral dan batubara (minerba) nasional mungkinkah masih lesu? Pasalnya, realisasi kinerja sektor minerba selama semester I 2017 masih jauh di bawah target. Ini bisa dibaca dari delapan indikator kinerjanya. Kedelapan indikator kinerja sektor minerba adalah produksi batubara, DMO batubara, reklamasi, smelter, penerimaan negara, investasi minerba, amandemen KK dan PKP2B dan…

  • Terhadap Freeport, Pemerintah Harus Tegakan Aturan!
    ,

    Terhadap Freeport, Pemerintah Harus Tegakan Aturan!

    Jakarta, Petrominer — Pemerintah diminta tegas dalam menegakan aturan terkait renegoisasi kontrak dengan perusahaan pemegang Kontrak Karya (KK). Karena apa yang dilakukan oleh Pemerintah sesungguhnya merupakan amanat Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). “Pemerintah selama ini cenderung lunak terhadap berbagai kewajiban yang diamanatkan UU Minerba terhadap perusahaan kontrak karya. Itu dapat…

  • Meski Molor, Program Hilirisasi Mineral Harus Jalan
    ,

    Meski Molor, Program Hilirisasi Mineral Harus Jalan

    Program hilirisasi merupakan esensi UU Minerba.

  • Amandemen KK dan PKP2B Tuntas Tahun Ini
    ,

    Amandemen KK dan PKP2B Tuntas Tahun Ini

    Jakarta, Petrominer — Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), berkomitmen untuk menyelesaikan amandemen Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) pada tahun 2017 ini. Hingga akhir tahun 2016 lalu, masih ada 34 KK dan 74 PKP2B. “Amandemen kontrak/perjanjian merupakan perintah undang-undang yang sudah lama dan sampai sekarang belum…

  • Komisi VII Bentuk Panja Pengawasan PP Minerba

    Komisi VII Bentuk Panja Pengawasan PP Minerba

    Jakarta, Petrominer — Komisi VII DPR RI akan mendorong terbentuknya Panitia Kerja (Panja) untuk mengawasi implementasi terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksana Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara (Minerba). Ini dilakukan sebagai tanggapan positif atas kebijakan yang baru saja diteken Presiden Joko Widodo untuk mengatur kebijakan hilirasi dan pelonggaran ekspor konsentrat mineral. “Tentu…

  • Pemerintah Didesak Batalkan Relaksasi Ekspor Mineral
    ,

    Pemerintah Didesak Batalkan Relaksasi Ekspor Mineral

    Jakarta, Petrominer — Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, mendesak Presiden Joko Widodo dan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan untuk membatalkan kebijakan pelonggaran (relaksasi) ekspor pertambangan mineral, baik untuk ekspor bahan mentah (ore material) maupun konsentrat. Minggu lalu, Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017 tentang…

  • Poin Penting Revisi PP Minerba
    ,

    Poin Penting Revisi PP Minerba

    Jakarta, Petrominer — Pemerintah telah merevisi kebijakan terkait kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara (Minerba) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba. Ketentuan-ketentuan dalam revisi keempat ini diharapkan akan mendorong percepatan pelaksanaan hilirisasi mineral. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23…

  • Korsup Sektor Energi Terus Diperkuat
    ,

    Korsup Sektor Energi Terus Diperkuat

    Jakarta, Petrominer — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, menegaskan pihaknya akan terus melakukan reformasi di sektor ESDM untuk mewujudkan kedaulatan energi nasional. Salah satunya dengan cara memperluas cakupan Koordinasi dan Supervisi (Korsup) yang dilakukan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Berbekal dari kerja sama yang baik selama Korsup Minerba, maka kami menyambut…

  • ,

    Masih Ada 4.000 IUP Belum Ditertibkan

    Jakarta, Petrominer — Koalisi Anti-Mafia Tambang mendesak para Gubenur di seluruh Indonesia untuk segera menyelesaikan penertiban izin usaha pertambangan (IUP) yang masih berstatus Non-Clear and Clean (CnC). Pasalnya, menjelang batas akhir penertiban IUP bermasalah pada 12 Mei 2016, masih ada hampir 4.000 IUP non CnC yang belum ditertibkan. Hal itu disampaikan Koalisi Anti-Mafia Tambang dalam…