by
Tag: Mahkamah Konstitusi
-
IEDS Serukan Tata Kelola SDA Berkeadilan
Persoalan tata kelola energi dan sumber daya alam membutuhkan solusi berbasis ilmu pengetahuan dan keterlibatan generasi muda
-
Saatnya Indonesia Membentuk Kodifikasi Hukum Energi
Indonesia memiliki UU Migas, UU Energi, UU Ketenagalistrikan, UU Panas Bumi, UU Nuklir, UU Minerba, dan sejumlah regulasi lainnya, yang masing-masing lahir dalam konteks politik, ekonomi, dan kebutuhan teknis berbeda
by
-
Pemerintah Hormati Putusan MK terkait Ketenagalistrikan
Jakarta, Petrominer – Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XXI/2023 telah dibacakan akhir bulan lalu, Jumat (29/11). Disaksikan langsung oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jisman P Hutajulu. Permohonan uji materiil ini diajukan sejumlah serikat pekerja dan perorangan. Putusan ini menyatakan bahwa praktik “unbundling” (pemisahan) aktivitas pembangkitan, transmisi, distribusi, dan/atau penjualan listrik…
by
-
GEKANAS Serahkan Kesimpulan Sidang Uji Formil PERPPU Cipta Kerja
Jakarta, Petrominer – Ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Kesejahteraan Nasional (GEKANAS) kembali mendatangi gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (22/8). Kedatangan mereka untuk menyerahkan materi kesimpulan sidang terhadap Uji Formil pengesahan PERPPU Cipta Kerja menjadi UU No 6 tahun 2023. GEKANAS merupakan gabungan dari serikat pekerja/serikat buruh, akademisi dan para peneliti yang menggugat UU No.…
by
-
SP Pertamina Apresiasi Putusan MK atas UU Cipta Kerja
Jakarta, Petrominer – Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) memberikan apresiasi terhadap Mahkamah Konstitusi yang menyatakan UU Cipta Kerja Inkonstitusional atau bertentangan dengan UUD 1945 meskipun dinyatakan secara bersyarat. Ini membuktikan bahwa UU tersebut cenderung berpihak kepada investor/pengusaha dan mengesampingkan nasib pekerja. FSPPB adalah salah satu dari Pemohon Uji Formil UU Cipta Kerja dalam perkara…
by
-
Hulu Migas Sebaiknya Dikelola Badan Otoritas
Solo, Petrominer – Pemerintah didesak untuk sebuah badan otorita untuk mengelola indusrti hulu minyak dan gas bumi (migas). Langkah ini diyakin selaras dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membubarkan BP Migas tahun 2012 lalu. “Melalui lembaga otoritas maka pengelolaan hulu migas akan selaras dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan memberikan keleluasaan dalam mengelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran…
by
-
Untuk Beri Kepastian, RUU Migas Harus Segera Dituntaskan
Jakarta, Petrominer – Perdebatan tentang undang-undang migas masih terus bergulir. Sejumlah akademisi, praktisi dan pengamat energi menyatakan revisi undang-undang migas harus segera dituntaskan untuk kepastian investasi hulu migas di Indonesia. Demikian hasil Forum Group Discusion di kampus Unair Surabaya, yang menghadirkan Pengamat Migas yang juga mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Susilo Siswoutomo,…
by
-
Tolak Privatisasi, SP Pertamina Uji Materiil UU BUMN
Jakarta, Petrominer – Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) mengajukan permohonan Uji Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ke Mahkamah Konstitusi. Pasal 77 UU BUMN dinilai memiliki makna ambigu dan multi tafsir, sehingga membuka peluang privatisasi anak perusahaan Pertamina. Kuasa Hukum FSPPB, Janses Sihaloho dari Kantor Advokat Sihaloho & Co,…
by
