Sekjen Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nadhlatul Ulama (ISNU), M. Kholid Syeirazi.

Jakarta, Petrominer – Perdebatan tentang undang-undang migas masih terus bergulir. Sejumlah akademisi, praktisi dan pengamat energi menyatakan revisi undang-undang migas harus segera dituntaskan untuk kepastian investasi hulu migas di Indonesia.

Demikian hasil Forum Group Discusion di kampus Unair Surabaya, yang menghadirkan Pengamat Migas yang juga mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Susilo Siswoutomo, Sekjen PP Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, M. Kholid Syerazi, Dekan Fakultas Hukum Unair, Iman Prihandono, dan Pengamat Energi, Indria Wahyuni. FGD tersebut dibuka oleh Rektor UNAIR Prof. Dr. Mohammad Nasih, Kamis (29/4).

Dalam kesempatan itu, Kholid mengatakan bahwa UU Migas yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah kebobolan undang-undang dalam pengelolaan kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak. Karena itulah, dia mendesak untuk segera diselesaikan revisinya.

“Revisi Migas harus segera dilakukan dengan tetap mengacu pada keputusan MK tahun 2012, yaitu harus dikelola oleh Badan Usaha Khusus Milik Negara,” ungkapnya.

Agar revisi UU Migas dapat dituntaskan, Kholid mengusulkan agar inisiasi revisi UU Migas diambil alih oleh Pemerintah. Dia juga mengusulkan agar SKK Migas diubah bentuknya dan ditetapkan sebagai BUMN.

“Namun ada tantangan jika SKK Migas menjadi BUMN yang mengelola hulu migas yaitu bagaimana modalnya? Karena ini juga nantinya konsep participating interest (PI) 10 persen akan dilakukan oleh BUMNK ini,” ujar Kholid.

Selain itu, dia juga menegaskan bahwa UU Cipta Kerja subsektor Migas belum menunjukan upaya memberikan kepastian.

Sebagai penutup, Kholid menegaskan bahwa mengurus migas tidak cukup modal semangat nasionalisme saja. Harus ada tiga kombinasi yaitu peran negara yang kuat, iklim investasi yang investor friendly dan keterlibatan masyarakat.

Hal senada juga disampaikan Pengamat Energi Indria Wahyuni. Malahan, dia menyoroti belum adanya lembaga permanen yang mengelola hulu migas pasca putusan Mahkamah Konstitusi mengakibatknya tidak adanya kepastian usaha bagi investor.

“Selama 9 tahun berjalannya lembaga sementara maka masih berkutat pada conflict of norms, padahal ada komisi pengawas yang di dalamnya terdapat menteri sampai Kapolri, namun ini tidak menyelesaikan masalah,” ungkap Indira.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here