Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) uji materiil ke Mahkamah Agung atas Pasal 77 UU No.19/2003 tentang BUMN, Rabu (15/7).

Jakarta, Petrominer – Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) mengajukan permohonan Uji Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ke Mahkamah Konstitusi. Pasal 77 UU BUMN dinilai memiliki makna ambigu dan multi tafsir, sehingga membuka peluang privatisasi anak perusahaan Pertamina.

Kuasa Hukum FSPPB, Janses Sihaloho dari Kantor Advokat Sihaloho & Co, menyatakan bahwa FSPBB yang membawahi 19 Serikat Pekerja di lingkungan PT Pertamina (Persero) telah mengajukan uji materil UU BUMN ke Mahkamah Konstitusi. Langkah ini diambil sebagai akibat dari adanya ketidakpastian hukum dalam Undang-Undang BUMN.

“Kami telah resmi mendaftarkan uji materiil ke Mahkamah Agung atas Pasal 77 UU No.19/2003 tentang BUMN,” ujar Janses usai menyerahkan pendaftaran uji materiil dari FSPPB ke Mahkamah Konstitusi, Rabu siang (15/7).

Dia menjelaskan bahwa Pasal 77 huruf c dan d UU BUMN melarang induk perusahaan BUMN (Perusahaan Persero) tertentu untuk diprivatisasi, yaitu persero yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat serta persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam. Namun, kata “Persero” pada pasal tersebut hanya mengatur secara tegas larangan induk perusahaan BUMN (Perusahaan Persero) untuk diprivatisasi.

“Sementara banyak anak perusahaan BUMN yang hanya berbentuk Perseroan Terbatas biasa, sehingga tidak terikat pada ketentuan Pasal 77 huruf c dan d UU BUMN,” tegas Janses.

Hal ini, menurutnya, membuka peluang anak perusahaan untuk diprivatisasi. Padahal bidang usaha anak perusahaan tersebut berkaitan erat dengan bidang usaha induk perusahaan yang dilarang untuk diprivatisasi.

“Pasal 77 huruf c dan d UU BUMN inkonstitusional dengan Pasal 33 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang kata Persero tidak diartikan sebagai Persero dan Perusahaan milik Persero atau Anak Perusahaan Persero,” ungkap Janses.

Dia juga menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi yang dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of constitution) berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pada pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi.

“Terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi,” kata Janses.

Hal senada juga disampaikan oleh Presiden FSPPB, Arie Gumilar. Malahan, Arie menegaskan bahwa privatisasi atau juga kerap disebut dengan swastanisasi (denasionalisasi) anak perusahaan Pertamina belakangan gencar disampaikan Kementrian BUMN.

“Jika hal itu terjadi, negara akan kehilangan kekuasaan untuk menguasai sumber daya alam migasIndonesia serta cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak. Dalam hal ini kedaulatan energi nasional menjadi terancam,” ungkapnya.

Menurut Arie, selain meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan pekerja Pertamina, FSPPB juga bertugas menjaga kelangsungan bisnis dan eksistensi perusahaan serta memperjuangkan kedaulatan energi nasional. Karena itu, FSPPB berkepentingan mengajukan Uji Materil ke Mahkamah Konstitusi sebagai akibat dari adanya ketidakpastian hukum dalam Undang-Undang BUMN.

Dalam kesempatan itu, dia menegaskan bahwa FSPPB teguh memegang tujuan dibentuknya Pertamina, yaitu membangun dan melaksanakan pengusahaan minyak dan gas bumi dalam arti seluas-luasnya, untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan negara, serta menciptakan ketahanan nasional.

“Hal itu diatur tegas dalam UU Nomor 8 tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina),” ujar Arie.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here