by
Tag: IUPK
-
Vale Indonesia Janjikan Praktik Pertambangan Berkelanjutan di Pomalaa
Hingga akhir 2025, kegiatan masih berfokus kepada tahapan kegiatan konstruksi, dan akan memulai kegiatan penambangan pada tahun 2026 ini
-
Ini Progress Pembangunan Smelter Mineral Logam
Jakarta, Petrominer – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, melaporkan sudah ada lima badan usaha yang telah memiliki kemajuan atau progress pembangunan pabrik pemurnian (smelter) konsentrat mineral logam di atas 50 persen. Sementara pembangunan smelter bauksit tidak menunjukkan kemajuan yang signifikan. “Untuk memastikan pembangunan smelter dapat diselesaikan dan memperhatikan adanya pandemi Covid-19,…
by
-
IRESS: Revisi PP 23/2010 Hanya Untungkan Pengusaha
Ketentuan dalam revisi tersebut diyakini juga akan merugikan keuangan negara, serta patut diduga sarat dengan tindak KKN.
by
-
IUPK Freeport Diperpanjang 3 Bulan Lagi
Jakarta, Petrominer – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan untuk kembali memperpanjang Izin Usaha Pertambahan Khusus (IUPK) sementara PT Freeport Indonesia selama tiga bulan ke depan. Dengan begitu, izin sementara yang seharusnya berakhir Selasa besok (10/10), akan diperpanjang hingga 10 Januari 2018 mendatang. “IUPK Freeport kita akan kasih tiga bulan saja,” ujar Menteri…
by
-
Negosiasi Freeport: Babak Baru Yang Semu?
Jakarta, Petrominer – Pemerintah diminta merinci lebih lanjut hasil perundingan dengan PT Freeport Indonesia (PTFI). Ketentuan kewajiban divestasi dan pembangunan smelter bukanlah hal baru, karena telah tercantum di dalam Kontrak Karya dan persetujuan sebelumnya. Secara umum, Pemerintah dan Freeport McMoran menyatakan telah mencapai kesepakatan dalam hal perubahan bentuk landasan hukum pengusahaan pertambangan dari Kontrak Karya…
by
-
Pemerintah Jokowi Mewarisi Lagi Masalah Freeport
Jakarta, Petrominer – Pengamat Hukum Sumber Daya Alam dari Universitas Tarumanegara, Ahmad Redi, menegaskan bahwa dengan disetujuinya poin kesepakatan melalui perundingan antara Pemerintah Indonesia PT Freeport Indonesia (PTFI) sesungguhnya tidak memberikan keuntungan bagi Pemerintah Indonesia. Alasannya, poin-poin kesepakatan yang dicapai dalam perundingan tersebut mengandung masalah. Ahmad Redi menyatakan pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada…
by
-
Akhirnya, Freeport Indonesia Mau Divestasi 51 Persen
Jakarta, Petrominer – Pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia akhirnya mencapai kata sepakat terhadap masa depan pengelolan tambang di Papua. Salah satunya adalah kesediaan PTFI untuk melakukan divestasi sahamnya hingga 51 persen. Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, poin ini sesuai dengan keinginan dari Pemerintah Indonesia. Ini mandat Presiden Joko Widodo…
by
-
AMNT Komitmen Bangun Smelter Sesuai Target
Sumbawa, Petrominer — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, memuji PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) atas komitmennya untuk membangun smelter (fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral). Perusahaan tambang ini disebutnya sebagai pioneer pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017 dan produk hukum turunannya. Hal itu disampaikan Jonan ketika melakukan kunjungan kerja…
by
-
IUPK Sementara PTFI Cacat Hukum
Jakarta, Petrominer — Anggota Komisi VII DPR RI Rofi Munawar menyatakan heran atas Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sementara yang dikeluarkan Pemerintah kepada PT Freeport Indonesia (PTFI). Kebijakan ini disebutnya berpotensi menimbulkan diskriminasi industrial dan catat hukum dalam pelaksanaannya. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menerbitkan IUPK untuk mengganti…
by
-
Duduk Soal Isu IUPK Freeport
Jakarta, Petrominer — Menyusul konferensi pers oleh Sekjen dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Selasa (4/4), berkembang pemberitaan, komentar, opini, dan analisis yang mempertanyakan dan mempersoalkan komitmen dan konsistensi Pemerintah/Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam penanganan persoalan PT Freeport Indonesia (PTFI). Tidak sedikit yang menghakimi Pemerintah tidak konsisten, melunak, dipecundangi, dan sebagainya. Agar publik dan…
by
