Anggota Komisi VII DPR RI, Rofi' Munawar

Jakarta, Petrominer — Anggota Komisi VII DPR RI Rofi Munawar menyatakan heran atas Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sementara yang dikeluarkan Pemerintah kepada PT Freeport Indonesia (PTFI). Kebijakan ini disebutnya berpotensi menimbulkan diskriminasi industrial dan catat hukum dalam pelaksanaannya.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menerbitkan IUPK untuk mengganti Kontrak Karya PTFI. Status IUPK ini untuk memberikan dispensasi kepada perusahaan tambang asal Amerika itu agar tetap dapat melakukan ekspor konsentrat selama 8 bulan hingga 10 Oktober 2017 mendatang.

“Dalam UU minerba tidak di kenal istilah ‘IUPK Sementara’, karena hanya mengenal IUPK, KK dan IUP. Atas dasar regulasi apa Pemerintah memberikan izin kepada PTFI?” tanya Rofi Munawar dalam siaran pers yang diterima Petrominer, Kamis (6/4).

Legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, sesungguhnya dengan keluarnya kebijakan ‘IUPK sementara’ tidak ada jaminan pasti dari PTFI pada akhirnya akan mengikuti seluruh klausul yang diminta dalam negosiasi sebelumnya. Kebijakan ini juga dipastikan akan menimbulkan pandangan adanya perbedaan perlakuan atau diskriminasi industrial dari Perusahaan yang sejenis seperti PTFI.

“Pemerintah tidak konsisten dan tegas dalam mendesak PTFI masuk ke negosiasi yang sesuai dengan ketentuan UU Minerba. Setidaknya kebijakan yang baru dikeluarkan ini menunjukan bahwa Pemerintah lemah dan tidak serius menegakan aturan yang ada,” tegas Rofi’.

Anggota DPR asal Jawa Timur ini juga menegaskan bahwa ‘IUPK sementara’ akan memberikan dampak telah terjadi ketidakpastian hukum dalam industri minerba di Indonesia. Pasalnya, perusahaan yang berstatus KK menurut UU Minerba jika ingin tetap ekspor konsentrat maka harus merubah dirinya menjadi IUPK. Namun jika tetap dengan status yang sama, maka harus taat pada ketentuan renegosiasi kontrak dengan diantaranya mampu membangun smelter pada tahun 2017.

“Dengan keluarnya ‘IUPK sementara’, sesungguhnya belum ada solusi permanen yang didapatkan dari proses negosisasi antara PTFI dengan Pemerintah. Ini lebih terlihat hanya sebagai upaya prematur untuk sekedar meredam gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan kerugian operasional PTFI,” tegas Rofi’.

Sebagai informasi, paska terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 pada Januari 2017 lalu, PTFI tak bisa lagi mengekspor konsentrat. Karena, berdasarkan ini, PTFI harus mengubah status KK menjadi IUPK, jika ingin mendapat izin ekspor konsentrat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here