Tag: APBN

  • 53 Sumur Bor Air Tanah Untuk Jawa Timur
    ,

    53 Sumur Bor Air Tanah Untuk Jawa Timur

    Jember, Petrominer – Pemerintah terus mengupayakan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bisa dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat, terutama menengah ke bawah. Selain melalui subsidi energi, pemanfaatan APBN secara langsung juga direalisasikan dalam program pembuatan sumur bor untuk air tanah. Contohnya adalah 53 sumur yang secara simbolis diresmikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius…

  • Asumsi Makro ESDM di RAPBN-P 2017
    , , ,

    Asumsi Makro ESDM di RAPBN-P 2017

    Jakarta, Petrominer — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan dan Komisi VII DPR menyepakati asumsi makro sektor ESDM dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) Tahun 2017. Salah satunya adalah ICP (Indonesian Crude Price) yang ditetapkan sebesar US$ 46 per barel. Kesepakatan itu dicapai dalam Rapat Kerja yang dipimpin Ketua Komisi…

  • Pemanfaatan Jargas Dorong Penghematan APBN
    , ,

    Pemanfaatan Jargas Dorong Penghematan APBN

    Surabaya, Petrominer — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, menyatakan penggunaan gas bumi untuk rumah tangga bisa menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pasalnya, pemanfaatan gas secara langsung oleh masyarakat akan menghemat subsidi LPG 3 kg dalam APBN. Penggunaan gas bumi untuk rumah tangga melalui jaringan gas (jargas) juga disebut Jonan…

  • Pangkas Pengawasan DPR, PP 72/2016 Dibawa ke Meja MK

    Pangkas Pengawasan DPR, PP 72/2016 Dibawa ke Meja MK

    Jakarta, Petrominer — Desakan untuk menganulir keberadaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Persero Terbatas kian bergulir. Ini lantaran aturan yang sedianya mereduksi kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam mengawasi mekanisme privatisasi BUMN tersebut dinilai telah menyalahi sejumlah payung hukum. “Misalnya, UU 17/2003 tentang Keuangan Negara,…

  • PP 72/2016 Cacat Hukum dan Sangat Berbahaya
    ,

    PP 72/2016 Cacat Hukum dan Sangat Berbahaya

    Jakarta, Petrominer — Pengamat Ekonomi Universitas Gajah Mada Tri Widodo mengatakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016, tentang Perubahan atas PP Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, sarat akan kecacatan hukum. Aturan baru yang berlaku sejak 30 Desember 2016 lalu itu…

  • Aturan Baru Soal Aset BUMN Berbahaya!
    ,

    Aturan Baru Soal Aset BUMN Berbahaya!

    Jakarta, Petrominer — Pemerintah diketahui telah melakukan revisi Peraturan Pemerintah (PP) terkait BUMN dan Perseroan Terbatas (PT). Namun aturan yang belum ramai diketahui kalangan termasuk DPR RI ini menuai kontra. Pasalnya, aturan tersebut dinilai berbahaya karena saham BUMN yang dimiliki negara dapat berpindah tangan ke siapapun tanpa diketahui oleh DPR. Kebijakan baru tersebut tertuang dalam Peraturan…

  • PGN Tambah Sambungan Gas Rumah Tangga Non-APBN
    ,

    PGN Tambah Sambungan Gas Rumah Tangga Non-APBN

    Jakarta, Petrominer — PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) berhasil menambah 8.158 sambungan gas bumi rumah tangga sepanjang tahun 2016 lalu. Hebatnya, tambahan sambungan gas rumah tangga ini direalisasikan tanpa mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Kami punya program PGN Sayang Ibu, tiap tahun terus menambah pelanggan gas rumah tangga di berbagai daerah khususnya…

  • Pengembangan EBT dari APBN
    ,

    Pengembangan EBT dari APBN

    Jakarta, Petrominer — Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan akan tetap berjuang mendapat pendanaan d‎ari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2017 untuk pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar Rp 1,1 triliun. ‎ Kementerian ESDM butuh dana APBN untuk menutupi harga jual listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Sampah kota (PLTSa),…

  • Komisi VII Tetapkan Asumsi RAPBN-P 2016
    ,

    Komisi VII Tetapkan Asumsi RAPBN-P 2016

    Jakarta, Petrominer — Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menetapkan asumsi rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBN-P) 2016 sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) melalui rapat internal. Keputusan itu tidak melibatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Menurut Ketua Komisi VII DPR, ‎Gus Irawan, pihaknya menetapkan harga minyak mentah (Indonesia…

  • Pemerintah Didesak Merevisi Sistem Harga BBM
    , ,

    Pemerintah Didesak Merevisi Sistem Harga BBM

    Jakarta, Petrominer — Menjelang evaluasi harga per triwulan pada 1 April 2016, Pemerintah didesak untuk segera merevisi tata cara penetapan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No.39/2015 dan Peraturan Presiden No.191/ 2014. Alasannya, kebijakan yang ada saat ini justru cenderung membuat situasi tidak aman bagi Pemerintah, khususnya PT Pertamina…