Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM, Rida Mulyana. (Petrominer/Sony)

Jakarta, Petrominer — Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan akan tetap berjuang mendapat pendanaan d‎ari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2017 untuk pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar Rp 1,1 triliun.

Kementerian ESDM butuh dana APBN untuk menutupi harga jual listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Sampah kota (PLTSa), Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) dan Pembangit listirk tenaga Biogas dan biomassa.

Demikian disampaikan oleh Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian ESDM, Rida Mulyana, dalam pertemuan dengan para wartawan di kantornya, Rabu malam (21/9).

Menurut Rida, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) beberapa waktu lalu, Komisi VII DPR RI telah menyutujui dana pengembangan EBT dengan total kapasitas 478 megawatt (MW) itu dalam bentuk subsidi. Namun, ketika diajukan di Badan Anggaran (Banggar) DPR, usulan tersebut ditolak.

Dia pun menegaskan bahwa ‎penolakan tersebut bukan berati DPR tidak mendukung pengembangan EBT, tetapi disebabkan karena mata anggaranya yang tertera adalah subsidi.

“Banggar dukung EBT, yang ditolak mata anggarannya, nomenklatur pos keuangan. Bukan insetifnya,” jelas Rida.

Menurutnya, ‎insentif tersebut masih bisa diajukan dengan mengubah konteks subsidi dengan mata anggaran lain. Untuk itu, Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan akan mencari solusi untuk menyertakan insentif tersebut dalam APBN 2017.

“Ini sudah disampaikan ke Bu Menkeu, dan langsung perintahkan ke Dirjen Anggaran cari jenis lain untuk ini. Jadi uangnya belum dicoret tapi jangan pakai subsidi, jenis belanja lain untuk mengakomodir insentif ini,” jelas Rida.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here