Jakarta, Petrominer — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan dan Komisi VII DPR menyepakati asumsi makro sektor ESDM dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) Tahun 2017. Salah satunya adalah ICP (Indonesian Crude Price) yang ditetapkan sebesar US$ 46 per barel.
Kesepakatan itu dicapai dalam Rapat Kerja yang dipimpin Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu, Senin (10/7). Selain Menteri ESDM, rapat juga dihadiri Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, para pejabat eselon I di lingkungan Kementerian ESDM, Kepala BPH Migas dan Wakil Kepala SKK Migas serta direksi PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero).
Sebelumnya, Kementerian ESDM mengusulkan kisaran ICP US$ 45-50 per barel. Namun berdasarkan perkembangan tren harga minyak dunia sejak awal tahun ini yang terus menurun, Jonan cenderung ICP tetap US$ 45 per barel. Setelah dilakukan pembahasan lebih lanjut, ditetapkan ICP dalam APBN-P 2017 sebesar US$ 46 per barel.
Sementara lifting migas ditetapkan 1.965 ribu barel setara minyak per hari (BOEPD), terdiri dari lifting minyak 815.000 barel per hari (BOPD) dan lifting gas bumi 1.150 ribu BOEPD. Lifting migas ini tidak mengalami perubahan dari APBN 2017. Berdasarkan realisasi hingga Juni 1017, lifting migas mencapai 1.934 ribu BOEPD.
Sedangkan untuk volume BBM bersubsidi turun menjadi 16,1 juta kiloliter (KL), yaitu minyak tanah 0,61 juta KL dan minyak Solar 15,5 juta KL.
Volume Solar turun dibandingkan APBN 2017 yang ditetapkan sebesar 16 juta KL. Penurunan ini antara lain karena realisasi hingga Juni 2017 mencapai 6,891 juta KL. Sedangkan pada semester II 2017 diperkirakan mengalami kenaikan sekitar 10% dari sektor transportasi.
Untuk volume LPG 3 kg ditetapkan 6,5 juta ton, hampir sama dengan usulan Pemerintah sebesar 6,485 juta ton. Penurunan ini antara lain lantaran realisasi hingga Juni mencapai 3,096 juta ton. Sebelumnya dalam APBN 2017, volume LPG 3 kg ditetapkan 7,089 juta ton.
Meski volumenya turun, subsidi Solar tidak mengalami perubahan yaitu Rp 500 per liter.
Sementara subsidi listrik diusulkan menjadi Rp 51 triliun. Angka ini naik dibandingkan APBN 2017 yang sebesar Rp 44,98 triliun.
Tinggalkan Balasan