SPBU Pertamina yang masih menjual BBM jenis Premium.

Jakarta, Petrominer — Menjelang evaluasi harga per triwulan pada 1 April 2016, Pemerintah didesak untuk segera merevisi tata cara penetapan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No.39/2015 dan Peraturan Presiden No.191/ 2014.

Alasannya, kebijakan yang ada saat ini justru cenderung membuat situasi tidak aman bagi Pemerintah, khususnya PT Pertamina (Persero). Harga yang sekarang adalah didasarkan pada rata rata MOPS periode Oktober-Desember 2015, yaitu di kisaran harga US$ 56 per barel. Dan penetapan harga untuk periode April 2016 tentu akan menggunakan rata rata MOPS periode Januari-Maret 2016, di mana harga minyak dunia jatuh pada titik terendah.

“Akibatnya harga jual BBM akan jauh di bawah dan ini tentu menempatkan Pemerintah dan Pertamina dalam zona yang kurang baik, karena tren harga minyak dunia saat ini justru sedang mengalami kenaikan dibandingkan periode Januari-Pebruari,” ujar Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia, Ferdinand Hutahaean, Kamis (17/3).

Ke depan, menurut Ferdinand, Pemerintah harus merobah kebijakan dan regulasi penetapan harga BBM. Pilihannya ada dua, pertama murni harga pasar dan kedua adalah sistem flat patokan harga BBM dengan penetapan batas atas dan batas bawah.

Namun karena mekanisme harga pasar dilarang oleh konstitusi, maka pilihan harus jatuh kepada harga flat patokan harga dengan batas atas dan batas bawah. Patokan harga juga jangan lagi menggunakan rata rata MOPS akan tetapi menggunakan asumsi harga minyak mentah dalam APBN.

“Ini lebih baik ketimbang kita mengacu pada MOPS. Harga crude di APBN itu lebih berasa nasional ketimbang menggunakan MOPS,” jelasnya.

Dia juga menegaskan, sistem harga flat dengan patokan harga ini ditentukan dengan komponen utama harga crude yang ditetapkan dalam APBN dan kurs rata rata. Kemudian ditetapkan batas atas dan batas bawah sekitar 5-10%.

Sepanjang fluktuasi harga masih berada di kisaran batas bawah dan atas, maka harga tidak perlu dievaluasi. Evaluasi harga hanya bisa dievaluasi apabila harga sudah melampui batas atas atau bawah yang ditetapkan.

“Model ini lebih efektif dan lebih tepat bagi kita supaya bangsa ini tidak selalu ribut oleh harga BBM. Semua keuntungan yang didapat oleh Pertamina atau Pemerintah harus ditetapkan sebagai dana stabilisasi energi dan dana pengembangan energi baru terbarukan. Tinggal dibagi saja porsentasinya,” jelas Ferdinand.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here