Kategori: Mining

Rubrik mining berisi artikel sektor pertambangan mineral dan batubara

  • Tata Cara dan Syarat Ekspor Hasil Olahan Mineral
    ,

    Tata Cara dan Syarat Ekspor Hasil Olahan Mineral

    Jakarta, Petrominer — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menetapkan tata cara dan persyaratan kepada perusahaan tambang yang ingin mengekspor hasil pengolahan dan permurnian mineral. Kebijakan ini merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan…

  • Permen Hilirisasi Mineral
    ,

    Permen Hilirisasi Mineral

    Jakarta, Petrominer — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menerbitkan sebuah kebijakan untuk mendorong percepatan pelaksanaan hilirisasi mineral sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Kebijakan ini merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010…

  • Hanya IUP Yang Boleh Ekspor Mineral Mentah
    ,

    Hanya IUP Yang Boleh Ekspor Mineral Mentah

    Jakarta, Petrominer — Pemerintah masih memperbolehkan perusahaan tambang melakukan ekspor mineral mentah. Namun dengan syarat, perusahaan tersebut sudah berstatus sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau minimal sedang memproses perubahan statusnya. “Pemegang Kontrak Karya (KK) boleh saja tidak mengubah statusnya tapi dia hanya boleh mengekspor mineral yang sudah dimurnikan. Kalau mau mengekspor mineral olahan harus merubah…

  • Poin Penting Revisi PP Minerba
    ,

    Poin Penting Revisi PP Minerba

    Jakarta, Petrominer — Pemerintah telah merevisi kebijakan terkait kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara (Minerba) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba. Ketentuan-ketentuan dalam revisi keempat ini diharapkan akan mendorong percepatan pelaksanaan hilirisasi mineral. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23…

  • Pemerintah Panggil Inalum dan Pemprov Sumut
    ,

    Pemerintah Panggil Inalum dan Pemprov Sumut

    Jakarta, Petrominer — Konflik pajak air permukaan (PAP) antara PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum Persero) dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) semakin mengerucut. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara mengomentari konflik tersebut, kini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan ikut bicara. Luhut berencana memanggil kedua belah pihak untuk duduk bersama dan mencari benang…

  • KPK Janji Telusuri Jejak Penetapan PAP Inalum
    ,

    KPK Janji Telusuri Jejak Penetapan PAP Inalum

    Jakarta, Petrominer — Kisruh penetapan pajak air permukaan (PAP) PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum Persero) oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mulai mendapat perhatian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, penetapan pajak itu dikhabarkan melibatkan mantan Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho yang kini sedang mendekam di penjara karena kasus korupsi. Beberapa hari lalu, kisruh Inalum dengan Pemprov…

  • Asosiasi Smelter Minta Presiden Batalkan Relaksasi Ekspor
    ,

    Asosiasi Smelter Minta Presiden Batalkan Relaksasi Ekspor

    Jakarta, Petrominer — Asosiasi Perusahaan Pengolahan dan Pemurnian Mineral Indonesia (AP3I) minta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak memberikan relaksasi ekspor mineral ore. Alasannya, relaksasi dapat menimbulkan ketidakpastian bagi investor yang telah menanamkan modalnya di Indonesia. “Kami meminta Presiden untuk tetap konsisten menjalankan dan menyelamatkan amanah UU No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba)…

  • APB3I Minta Relaksasi Ekspor Terbatas
    ,

    APB3I Minta Relaksasi Ekspor Terbatas

    Jakarta, Petrominer — Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I) menilai kebijakan hilirisasi produk olahan tambang yang sedang digodok Pemerintah malah keluar dari semangat hilirisasi tersebut. Malahan, kebijakan baru itu nantinya dianggap hanya menguntungkan perusahaan tambang asing di Indonesia. Pemerintah sedang merumuskan revisi Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan…

  • ,

    IUP Non-CnC Harus Segera Dicabut

    Jakarta, Petrominer — Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak para Gubernur di seluruh Indonesia untuk mencabut Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (IUP Minerba) yang berstatus non-Clean and Clear (Non-CnC). Pasalnya, batas waktu evaluasi IUP Minerba oleh Pemerintah Provinsi telah berakhir padar 2 Januari 2017 lalu. Pertengahan Desember 2016 lalu, Menteri Energi dan Sumber Daya…

  • Pajak Terhadap Inalum Harus Adil
    ,

    Pajak Terhadap Inalum Harus Adil

    Jakarta, Petrominer — Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyatakan akan mengkaji terlebih dahulu persoalan pajak air permukaan (PAP) yang menjadi konflik antara Pemerintah Provinsi Sumut dengan PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum). Pemprov Sumut dminta untuk bertindak adil dalam menentukan besaran pajak terhadap perusahaan di wilayah Sumut. “Pajak air permukaan (PAP) itu harus adil,” kata Darmin kepada…