Jakarta, Petrominer — Sejumlah pekerja tambang menggelar aksi Gerakan Solidaritas Peduli Freeport (GSPF) di depan Istana Presiden Republik Indonesia dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Selasa (7/3). Mereka minta Pemerintah untuk segera menyelesaikan perundingan bersama dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) agar kegiatan operasi tambang di tanah Papua itu tidak terhenti.
Lebih dari 100 orang berkumpul di depan gerbang Kementerian ESDM situasi di pinggir jalan MH Thamrin. Sambil menyampaikan orasi, para pengunjuk rasa juga menampilkan tarian-tarian dan lagu-lagu asli Papua. Mereka adalah karyawan/karyawati di lingkungan PTFI, privatisasi, kontraktor dan sub kontraktor yang bertugas di Timika, Jayapura maupun Jakarta.
Di tengah riuhnya aksi unjuk rasa, Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, berkunjung ke Kementerian ESDM untuk menemui beberapa pejabat terkait.
Dalam kesempatan itu, Omaleng menyatakan dengan tegas mendukung sepenuhnya pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017. Apalagi, menurutnya, selama beroperasi di Papua, PTFI belum dapat memenuhi janji-janjinya kepada masyarakat sekitar wilayah operasi mereka terkait dengan kompensasi ganti rugi tanah hak ulayat.
Jelang sore hari, 17 orang perwakilan GSPF yang masih berorasi, diterima oleh Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerjasama, Kementerian ESDM, Sujatmiko untuk berdialog.
Menurut Sujatmiko, Kementerian ESDM berupaya memfasilitas perwakilan itu untuk berbicara dengan pejabat di Kementerian ESDM. Berdasarkan laporan yang diterimanya, perwakilan Freeport meminta pekerjaan lantaran masih dilakukannya negosiasi antara Freeport dengan pemerintah selama 120 hari ini.
“Mereka bilang 120 hari itu tidak lama. Pemerintah mampu enggak memberikan pekerjaan untuk 32 ribu orang, dengan gaji yang sama dan tunjangan-tunjangan yang sama diberikan Freeport kepada kami. Itu aspirasi yang disampaikan kepada kami,” tuturnya.
Ancaman PHK
Sebelumnya, dalam orasinya, GSPF meminta Pemerintah untuk segera menyelesaikan perundingan bersama dengan PTFI agar kegiatan operasi tambang di tanah Papua itu tidak terhenti. Mereka menyampaikan bahwa pengurangan karyawan bukan isapan jempol atau ancaman belaka. Sebanyak 32.000 karyawan terancam dirumahkan dan kehidupan masyarakat Timika juga akan terkena dampaknya.
Tidak hanya itu, juga akan terjadi pemangkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Mimika, karena 90% pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari keberadaan PTFI. Pemangkasan juga akan terjadi terhadap pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat dan juga biaya pendidikan terutama di sektor monitoring guru, transportasi dan juga beasiswa.
Hal di atas merupakan sedikit gambaran dan juga dampak atas keberadaan PTFI. Karena itu, GSPF mendesak Pemerintah untuk berpikir keras karena masalah atau dampak sosial itu tidak bisa menunggu sampai 120 hari.
“Kami tidak bisa menunggu 120 hari karena setiap hari kami mengantri di ujung tanduk pemutusan hubungan kerja,” paparnya.
Berikut tuntutan GSPF yang disampaikan kepada Presiden Joko Widodo dalam sebuah pernyataan tertulis:
- Segera menyelesaikan polemik berkepanjangan bersama Freeport Indonesia karena 32.000 bukan sapi apalagi gajah. Kami adalah wajib pajak yang taat dan tunduk pada aturan yang berlaku dan sekarang kami terancam kehilangan pekerjaan kami.
- Segera mengakhiri drama seri menyakitkan bersama Freeport Indonesia karena jika nasionalisasi adalah hilirnya, maka apakah kita 32.000 bersama keluarga dan masyarakat di Timika bukan warga Indonesia?
- Segera memutuskan masa depan kami, masyarakat Tujuh Suku, masyarakat Mimika karena situasi hari ini tidak memberikan solusi menang-menang terhadap siapapun. Dan kami rakyat yang akan berdarah darah menghadapi konsekuensi ini.
Tinggalkan Balasan