Rig offshore

Jakarta, Petrominer – Sejumlah akademisi, raja, aktivis, lembaga swadaya masyarakat, dan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Pembaruan Undang-Undang (UU) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Indonesia mengikrarkan Proklamasi Kedaulatan Migas Indonesia di Tugu Proklamasi, Jakarta, Jum’at siang (15/4).

Proklamasi Kedaulatan Migas Indonesia itu dibacakan oleh Ketua Pusat Studi Hukum, Ekonomi, dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas (Unhas) Makassar, Juajir Sumardi.

Dalam kesempatan itu, diproklamirkan empat poin penting bagi industri migas Indonesia. Salah satunya, bahwa UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas tidak mengimplemetasikan hakikat kedaulatan negara terhadap Migas dan tidak sesuai amanat UUD 1945, sehingga Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan 17 pasalnya.

“Bahkan, tata kelola minyak dan gas bumi Indonesia terjebak dalam rezim hukum kapitalis liberalis yang mengakibatkan pengelolaan Migas pada sektor hulu telah berada dalam penguasaan pihak asing,” ujar Juajir.

Atas dasar itu, berbagai elemen masyarakat Indonesia yang terdidik dan berkebangsaan yang digagas Pusat Studi Hukum Ekonomi dan Pembangunan Unhas, Ikatan Cendikiawan Keraton Nusantara (ICKN), dan Yayasan Raja Sultan Nusantara (YARASUTRA) mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk merebut kembali kedaulatan Migas Indonesia dari tangan asing.

“Mengajak seluruh elemen rakyat Indonesia untuk menyatukan barisan dan merebut kembali kedaulatan Migas Indonesia melalui Gerakan UU Migas Indonesia yang berpihak pada kepentingan negara dan seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.

Terkait hal itu, lanjut Juajir, pihaknya telah menyusun naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Migas yang akan diusulkan kepada DPR dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari ini.

“Naskah akademik digagas oleh Unhas, tapi sudah di-FGD (Focus Group Discussion)-kan di beberapa universitas. Hari ini kita tidak mau ketinggalan, karena RUU Migas sudah dimasukkan ke Baleg itu siap dibahas, maka rancangan kita ini juga hari ini akan kita serahkan ke DPR dan presiden,” ujarnya.

Salah satu poinnya, bahwa untuk menyelenggarakan penguasaan dan pengusahaan Migas yang sesuai dengan UUD 1945, maka pemerintah harus membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bernama Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi (BUKM) yang sahamnya 100% milik pemerintah.

“BUKM merupakan satu-satunya pemegang kuasa pertambangan Migas di wilayah pertambangan Indonesia yang didirikan dan bertanggung jawab langsung kepada presiden,” ujar Juajir.

Kemudian, UU Migas harus menetapkan Pertamina sebagai BUKM. Pemerintah menugaskan BUKM untuk menyediakan cadangan strategis Migas guna mendukung penyediaan BBM dalam negeri yang biasanya disediakan oleh pemerintah.

Naskah akademik RUU Migas yang digagas Unhas ini, lanjut Juajir, merupakan sumbangsih elemen bangsa dalam membantu pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) untuk bersama-sama mengembalikan kedaulatan negara dan bangsa atas Migas yang saat ini digenggam asing akibat UU Migas Nomor 22 Tahun 2001 yang pro asing.

“UU Migas yang lama, penguasaan Migas di bagian hulu 85% dikuasai asing, karena UU Nomor 22 Tahun 2001 berikan sepenuhnya kepada asing. Sebesar 85% di hulu sudah dikuasai oleh kontraktor-kontraktor asing, itu sangat membahayakan ketahanan energi nasional Indonesia,” tandasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here