by
Tag: PWYP
-

Usulan untuk Debat Kedua Calon Presiden
Jakarta, Petrominer – Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mengusulkan lima hal untuk debat Calon Presiden (Capres) putaran kedua yang akan mengusung tema Energi dan Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, serta Infrastruktur. Acara debat kedua tersebut rencananya akan digelar tanggal 17 Pebruari 2019 mendatang. “PWYP Indonesia mengusulkan sejumlah isu yang hendaknya dapat dielaborasi…
-

Kesepakatan Divestasi Freeport Indonesia Belum Selesai
Jakarta, Petrominer – Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mengapresiasi niat baik dan upaya Pemerintah selama 3,5 tahun belakangan ini untuk menyelesaikan polemik kontrak Freeport menjelang berakhirnya masa kontrak tahun 2021. Namun di sisi lain, koalisi masyarakat sipil ini mengingatkan masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan dan didetailkan menyangkut kepastian pengelolaan sumber daya alam di…
by
-

PWYP Minta Penyelidikan Lebih Lanjut Tumpahan Minyak di Balikpapan
Jakarta, Petrominer – Publish What You Pay (PWYP) Indonesia meminta adanya investigasi lebih lanjut dan respon cepat tanggap dalam penanggulangan tumpahan minyak di Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur. Pihak berwenang didesak untuk menelusuri lebih lanjut penyebab tumpahan minyak tersebut karena termasuk bentuk kecelakaan tingkat fatal di sektor minyak dan gas bumi (migas). Koalisi masyarakat sipil untuk…
by
-

Pemerintah Didesak Tindak Tegas Pemegang IUP Tak Patuh
Jakarta, Petrominer – Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak Pemerintah memberi sanksi tegas terhadap pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang belum menempatkan jaminan reklamasi (jamrek) dan jaminan paskatambang. Pasalnya, tingkat kepatuhan para pemegang IUP itu masih sangat rendah. Hingga awal tahun 2018, persentase pemegang IUP yang menempatkan dana tersebut hanya 50 persen dari total…
by
-

PWYP Minta Renegoisasi Freeport Terbuka
Jakarta, Petrominer — Publish What You Pay (PWYP) Indonesia minta proses renegoisasi antara Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) dilakukan secara terbuka dan transparan. Dengan begitu, masyarakat bisa memberi sumbang saran untuk mencapai keputusan yang terbaik. “Dalam proses renegosiasi kontrak, sebaiknya dilakukan dengan keterbukaan dan secara transparan kepada publik,” ujar Koordinator Nasional PWYP Indonesia, Maryati Abdullah,…
by
-

Pemilihan Dirut Pertamina Harus Bebas Kepentingan
“Dirut BUMN terbesar ini harus lah benar-benar bebas dari kepentingan rente,” tegas Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform, Fabby Tumiwa, Sabtu (11/2).
by
-

PWYP Dorong Daerah Kelola PI 10%
Jakarta, Petrominer — Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mengapresiasi terbitnya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) No.37/2016 tentang Ketentuan Penawaran Hak Partisipasi (Participating Interest) 10% pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi. Peraturan ini dinilai berupaya mengurangi celah rent seeking dalam pengelolaan penyertaan saham daerah dalam industri hulu migas. “Skema dalam…
by
-

Pemerintah Didesak Batalkan Relaksasi Ekspor Mineral
Jakarta, Petrominer — Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, mendesak Presiden Joko Widodo dan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan untuk membatalkan kebijakan pelonggaran (relaksasi) ekspor pertambangan mineral, baik untuk ekspor bahan mentah (ore material) maupun konsentrat. Minggu lalu, Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017 tentang…
by
-
IUP Non-CnC Harus Segera Dicabut
Jakarta, Petrominer — Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak para Gubernur di seluruh Indonesia untuk mencabut Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (IUP Minerba) yang berstatus non-Clean and Clear (Non-CnC). Pasalnya, batas waktu evaluasi IUP Minerba oleh Pemerintah Provinsi telah berakhir padar 2 Januari 2017 lalu. Pertengahan Desember 2016 lalu, Menteri Energi dan Sumber Daya…
by








