Harga batubara saat ini sedang mengalami kenaikan.

Jakarta, Petrominer – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diminta untuk mewaspadai kenaikan harga batubara di tahun 2018. Pasalnya, kenaikan ini diyakini masih terus melambung sehingga akan mendorong laju eksploitasi batubara secara besar-besaran. Sementara, pengawasan dari Pemerintah serta kepatuhan pelaku usaha di beberapa daerah masih lemah atau perlu ditingkatkan.

Menurut Peneliti Tata Kelola Pertambangan Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Rizky Ananda, pelaku usaha akan memanfaatkan momentum kenaikan harga untuk menggenjot produksi. Peluang ini sangat mungkin, terlebih Kementerian ESDM telah menargetkan untuk menaikkan produksi tahun 2018 sebesar 5 persen dari RKAB 2017, yakni sekitar 485 juta ton.

“Tak hanya melanggar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang menetapkan produksi batubara sebesar 406 juta ton di tahun 2018 dan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang memandatkan pembatasan produksi maksimal sebesar 400 juta ton di tahun 2019, hal ini semakin menguatkan arah kebijakan pemerintah yang masih menempatkan batubara sebagai sumber penerimaan negara dengan terus menaikkan target produksi batubara,” ujar Rizky, Jum’at (2/2).

Di sisi lain, tata kelola batubara masih menyisakan masalah serius yang belum terselesaikan dengan baik. Diantaranya, tercatat 704 Izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara masih berstatus non-clean and clear per Desember 2017.

Tumpang tindih pertambangan dengan kawasan hutan yang telah teridentifikasi sejak tahun 2014 juga tak kunjung terselesaikan. Data yang dihimpun PWYP dari Kementerian ESDM per Desember 2016 menunjukkan, setidaknya masih ada 631.000 hektar konsesi batubara di kawasan hutan lindung dan 212.000 hektar konsesi batubara di kawasan hutan konservasi.

Masalah lainnya adalah rendahnya kepatuhan pelaku usaha dalam menempatkan dana jaminan reklamasi dan pascatambang. Hingga awal tahun 2018, persentase pemegang IUP yang menempatkan dana tersebut hanya 50 persen dari total keseluruhan IUP di sektor pertambangan mineral dan batubara. Tak terkecuali potensi kerugian negara dari ekspor batubara secara ilegal dan pemegang IUP yang tidak membayar pajak dan kewajiban penerimaan negara lainnya.

“Terus meningkatkan target produksi tanpa melakukan perbaikan di sisi pengawasan sama halnya dengan membuka keran eksploitasi batubara. Terlebih ada sekitar 373 IUP eksplorasi batubara yang berakhir masa berlakunya di tahun 2016-2017 (ESDM, Desember 2017) dan diperkirakan akan memasuki fase produksi di tahun 2018,” jelasnya

Hal senada juga disampaikan Koordinator PWYP Indonesia, Maryati Abdullah. Malahan, dia mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah dalam pengelolaan batubara masih cenderung berorientasi ekspor. Hal ini terlihat dari turunnya ketentuan pemenuhan Domestic Market Obligation (DMO) tahun 2018 dibandingkan tahun 2017, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor. 23 K/30/MEM/2018.

“Sebagai dampaknya, penurunan ekspor secara bertahap sebagaimana diamanatkan oleh RUEN semakin sulit terealisasikan. Akibatnya, tren harga pasar global semakin memicu ekspor batubara, yang juga bisa berdampak pada kekurangan pasokan bagi kebutuhan domestic,” ujar Maryati.

Terlebih dengan adanya deregulasi perizinan yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 Tahun 2017, yakni menggantikan IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan dengan Tanda Registrasi. Akses yang mudah untuk mendapatkan Tanda Registrasi sebagai prasyarat melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan dikhawatirkan justru berdampak pada potensi penyelewengan dan pelanggaran yang kian besar.

Kajian Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan adanya temuan potensi kerugian negara sebesar Rp 133 triliun akibat dugaan transaksi yang tidak dilaporkan dari ekspor batubara selama periode 2006-2016 dengan melihat gap data Indonesia dengan negara importir. Selain itu, Korsup Mineba KPK mengungkap adanya pemegang IUP OPK seringkali melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan dari pihak lain yang tidak tercantum dalam SK IUP OPK.

“Rendahnya kepatuhan pelaku usaha masih membayangi industri batubara di Indonesia. Diperlukan sistem yang terintegrasi dari rantai perizinan, penerimaan hingga penjualan untuk dijadikan acuan dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan kewajiban pelaku usaha, agar pelanggaran tidak kembali terulang,” tukas Maryati.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here