Wilayah Kerja Grasberg Open Pit yang digarap PT Freeport Indonesia

Jakarta, Petrominer – Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mengapresiasi niat baik dan upaya Pemerintah selama 3,5 tahun belakangan ini untuk menyelesaikan polemik kontrak Freeport menjelang berakhirnya masa kontrak tahun 2021. Namun di sisi lain, koalisi masyarakat sipil ini mengingatkan masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan dan didetailkan menyangkut kepastian pengelolaan sumber daya alam di wilayah Papua tersebut.

Pemerintah melalui holding pertambangan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum telah menandatangani Heads of Agreement (HoA) dengan Freeport McMoran Inc. (FCX) dan Rio Tinto terkait penjualan saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PT Freeport Indonesia (PTFI), Kamis lalu (12/7). Atas dasar itu, berbagai media memberitakan klaim Pemerintah telah menguasai kepemilikan 51 persen saham di PTFI.

Menurut Koordinator Nasional PWYP Indonesia, Maryati Abdullah, langkah penandatanganan HoA itu masih menyisakan banyak pertanyaan untuk didalami secara kritis, agar benar-benar memberikan keuntungan bagi bangsa dan masyarakat. Pertanyaan tersebut diantaranya adalah: Bagaimana metode valuasi/penentuan nilai kepemilikan saham Indonesia pada PTFI? Apakah telah tercapai final kesepahaman jumlah dan nilai perhitungan/penafsirannya? Apakah penandatanganan kesepakatan itu telah final, hingga dapat disebut penguasaan 51 persen saham telah sah?

Lebih lanjut, dengan HoA tersebut, tersirat pengelolaan tambang oleh Freeport akan berlanjut hingga tahun 2041 mendatang. Pertanyaannya, apakah telah tercapai kesepahaman-komitmen-dan kesepakatan akan bentuk pengelolaannya, yang menurut Undang-Undang bukan lagi berbentuk Kontrak Karya melainkan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus).

Ini artinya, PTFI bukan hanya harus melepaskan 51 persen sahamnya untuk dimiliki Indonesia. Namun perlu ditegaskan, PTFI juga harus menyepakati klausa kewajiban melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri untuk peningkatan nilai tambah, bersepakat atas ketentuan fiskal dan perpajakan secara prevailing yang disyaratkan Pemerintah, serta bersedia mematuhi segala ketentuan standar lingkungan dan sosial yang berlaku di yurisdiksi Indonesia.

“Jika tidak, maka Pemerintah dapat sewaktu-waktu memberi sanksi bahkan mengakhiri IUPK Freeport,” jelas Maryati

Hal senada juga disampaikan Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR), Fabby Tumiwa. Malahan, Fabby menegaskan bahwa perjanjian yang ditandatangani baru merupakan HoA. Dengan begitu, masih banyak hal-hal rinci yang masih akan dirundingkan antara FCX dan Pemerintah Indonesia.

Pada dasarnya hasil negosiasi pada Agustus 2017 dan Juli 2018 tidak banyak berubah walaupun pada saat ini nilai ambil alih kepemilikan telah disepakati sebesar US$ 3,85 miliar. Tapi perlu diingat bahwa US$ 3,5 miliar merupakan pembayaran “participating interest” Rio Tinto di operasi saat ini dan US$ 350 juta untuk FCX.

“Dengan fakta ini, pemerintah perlu memberikan klarifikasi atas klaim bahwa Indonesia telah menguasai 51 persen saham PTFI. Publik perlu mencermati tahapan perundingan berikutnya, termasuk pelaksanaan tanggung jawab Freeport untuk mengatasi kerusakan lingkungan dari operasi selama ini. Jangan sampai beban itu akan menjadi beban yang dialihkan kepada Inalum seiring dengan penguasaan mayoritas saham PTFI,” tegasnya

Transparansi dan Akuntabilitas

Fabby mendesak Pemerintah agar terbuka dan transparan kepada publik terkait penetuan nilai dan pelepasan saham PTFI yang membutuhkan dana sebesar US$ 3,85 miliar tersebut. Prosesnya harus berjalan transparan dan akuntabel, diperlukan konsitensi para pihak dalam memegang kesepakatan, serta diperlukan pertimbangkan berbagai aspek secara komprehensif termasuk aspek lingkungan, sosial, dan kepentingan masyarakat lokal di Papua.

“Sejumlah hal patut untuk mendapatkan sorotan. Bagaimana rute dan mekanisme valuasi-nya, komponen apa saja yang yang dihitung? Termasuk juga darimana sumber pembiayaan divestasi tersebut? Jangan sampai terjadi over value yang ujungnya justru akan merugikan keuangan negara,” tegas Ketua Dewan Pembina PWYP Indonesia ini.

Sementara Maryati menegaskan transparansi merupakan hal krusial agar publik dan segenap pihak mendapatkan informasi yang benar dan seimbang mengenai keadaan sesungguhnya dari proses yang sedang berlangsung. Dengan begitu, tegasnya, tidak terjadi informasi yang asimetris, yang mana dapat memicu kekeliruan bahkan polemik publik yang tidak sehat akibat ketidaktahuan dan kurangnya informasi.

“Dokumen dan informasi kesepakatan dan kesepahaman sejatinya dapat ditunjukkan dan dibuka kepada publik, agar tidak terjadi salah tafsir. Misalnya, dari proses HoA kemarin, mengapa bukan isi HoA yang didetailkan. Yang beredar justru siaran pers dari masing-masing pihak, yang satu sama lain bisa saja berbeda sudut penekanan,” paparnya.

Sebagai bagian dari akuntabilitas, PWYP mengapresiasi upaya Pemerintah untuk melaporkan perkembangan setiap prosesnya kepada publik. Namun jika tanpa transparansi, maka potensi penggiringan informasi yang menyesatkan ataupun terjadinya politisasi opini sangatlah rawan. Sebaliknya, dengan keterbukaan dan transparansi, debat dan diskursus sehat akan berkembang dan kontruktif.

“Standar transparansi dan keterbukaan informasi publik menurut Undang-Undang yang kita miliki juga mensyaratkan Pemerintah untuk memberikan alasan kebijakan dan argumen yang sejelas-jelasnya kepada publik akan dasar pertimbangan sebuah keputusan publik diambil,” ujar Maryati.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here