Jakarta, Petrominer — Koalisi Masyarakat Sipil untuk reformasi tata kelola energi dan industri ekstraktif – Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak agar pemilihan Direktur Utama Pertamina dilakukan secara transparan, kredibel dan bebas kepentingan. Tujuannya untuk melanjutkan reformasi tata kelola migas agar dapat memenuhi strategi ketahanan energi, serta mendorong kelembagaan Pertamina agar menjadi BUMN yang semakin berkelas dan mendunia (world class oil and gas company).
“Dirut BUMN terbesar ini harus lah benar-benar bebas dari kepentingan rente,” tegas Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform, Fabby Tumiwa, Sabtu (11/2).
Paling penting, lanjut Fabby, Dirut Pertamina terpilih harus berintegritas dan berkomitmen menjaga reformasi khususnya dalam pengadaan impor minyak mentah dan BBM.
Karena itulah, dia menyatakan proses pemilihan Direktur Utama penting untuk dilakukan secara transparan agar publik mengetahui calon yang terpilih memiliki track record yang benar dan kapabilitasnya terukur.
Hal senada juga disampaikan Koordinator Nasional PWYP Indonesia, Maryati Abdullah. Malahan, dia mengusulkan agar proses pergantian Dirut Pertamina dilakukan melalui seleksi terbuka dengan proses fit and proper test yang ketat oleh tim seleksi independen.
Menurut Maryati, proses yang terbuka tersebut penting untuk menepis anggapan sebagian masyarakat selama ini bahwa BUMN migas masih saja terus diintervensi oleh kepentingan kelompok kelompok tertentu yang kerap didebut sebagai “Mafia Migas”. “Kepercayaan publik terhadap BUMN Migas harus terus ditumbuhkan, dijaga dan diperkuat,” tegasnya.
Beberapa kriteria utama yang harus dimiliki oleh seorang Dirut Pertamina adalah : Berintegritas, Memiliki kredibilitas yang mumpuni, berpengalaman dan berprestasi, serta independen dan tidak mudah diintervensi oleh kepentingan kelompok manapun. Kriteria lainnya, seorang Dirut Pertamina harus memiliki visi yang cemerlang untuk menakodai Pertamina dengan menerapkan Good Corporate Governance yang ketat, efisien dan kompetitif, sehingga mampu membawa Pertamina menjadi BUMN yang handal dan mengglobal.
Seperti diketahui, Pertamina akan mengambil alih sejumlah WK Migas yang berakhir masa kontraknya, serta tengah dihadapkan agenda revitalisasi sejumlah kilang seperti di Cilacap, Balikpapan, dan Dumai. Belum lagi sejumlah projek hilir yang diharapkan memperkuat ketahanan dalam negeri di Indonesia.
“Karena itulah, jangan sampai Dirut Pertamina baru tidak memiliki kemampuan dalam mengelola aset sebesar itu. Sehingga, kemampuan mengendalikan manajemen internal untuk mencapai tujuan korporasi, sekaligus kemampuan untuk berkomunikasi dengan pihak ekternal-sangatlah penting,” tegas Maryati.
Sebagai catatan, setidaknya ada 10 blok migas yang akan berakhir masa kontraknya sampai 2018. Pemerintah telah menunjuk Pertamina untuk mengelolanya yaitu blok Offshore Northwest Java (ONWJ), blok Mahakam (Total E&P Indonesia), blok Attaka (Inpex Corporation), blok South East Sumatera (CNOOC), blok East Kalimantan (Chevron Indonesia Company), blok Tengah (Total E&P Indonesia), blok North Sumatera Offshore (Pertamina), blok Tuban, blok Ogan Komering dan Blok Sanga-Sanga. (Son)
Tinggalkan Balasan