by
Tag: Omnibus Law
-
Saatnya Indonesia Membentuk Kodifikasi Hukum Energi
Indonesia memiliki UU Migas, UU Energi, UU Ketenagalistrikan, UU Panas Bumi, UU Nuklir, UU Minerba, dan sejumlah regulasi lainnya, yang masing-masing lahir dalam konteks politik, ekonomi, dan kebutuhan teknis berbeda
-
GEKANAS Serahkan Kesimpulan Sidang Uji Formil PERPPU Cipta Kerja
Jakarta, Petrominer – Ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Kesejahteraan Nasional (GEKANAS) kembali mendatangi gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (22/8). Kedatangan mereka untuk menyerahkan materi kesimpulan sidang terhadap Uji Formil pengesahan PERPPU Cipta Kerja menjadi UU No 6 tahun 2023. GEKANAS merupakan gabungan dari serikat pekerja/serikat buruh, akademisi dan para peneliti yang menggugat UU No.…
by
-
Urgensi Pembenahan Organisasi SKK Migas
Jakarta, Petrominer – Serikat Pekerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SP SKK Migas) kembali menyoroti masalah organisasi SKK Migas. Ini disebutnya sangat penting dalam menghadapi perubahan global dan perkembangan hulu migas nasional. Ketua SP SKK Migas, Muhammad Arfan, menyebutkan bahwa selama ini ada hal utama yang menjadi penghambat bagi…
by
-
Jangan Kebiri Kewenangan Daerah dalam Pengelolaan Tambang
Jakarta, Petrominer – Pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Omnibus Law) yang diajukan oleh Pemerintah di Badan Legislasi DPR dinilai masih kontroversi. Selain dibahas saat pandemi Covid-19, muatannya juga dianggap lebih memihak investor besar ketimbang rakyat kecil. “Tidak tepat RUU dibahas saat pandemi Covid-19. Apalagi muatannya tidak memihak rakyat kecil,” ujar Anggota Komisi VII DPR…
by
-
Holding Migas Sebaiknya Masuk Omnibus Law
Berbagai tugas dan fungsi SKK Migas saat ini harus dievaluasi dan dipisahkan sedemikian rupa, sehingga hal-hal yang terkait pengelolaan dan bisnis migas kelak dijalankan oleh BUMN baru yang bergabung ke holding
by
-
Omnibus Law Harus Berpihak Pada Masyarakat, Bukan Investor
Jakarta, Petrominer – Perjalanan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law banyak menuai kritik terkait beberapa isu pemangkasan kebijakan yang dikhawatirkan oleh masyarakat. Mulai dari isu ketenagakerjaan hingga kewajiban sertifikasi halal. Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Ledia Hanifa Amaliah, menilai munculnya berbagai kritikan dan penolakan tersebut karena pemerintah dirasakan terlalu fokus menyuarakan kepentingan investasi dalam…
by
