Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara.

Jakarta, Petrominer – Rencana pembentukan Badan Usaha Milik Negara Khusus (BUMNK) untuk mengelola kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (migas) termuat dalam draft Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law). Ini adalah bagian dari klaster kemudahan berusaha dari 11 klaster RUU Cipta Kerja.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara, Pemerintah dapat menugaskan PT Pertamina (Persero) atau BUMN lain sebagai BUMNK. Dengan demikian, sumber daya alam migas akan memberi manfaat bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

“Sejauh ini, Pemerintah sebenarnya sudah melangkah cukup baik dengan membentuk Holding Migas di bawah kendali Pertamina. Karena itu, akan lebih relevan dan optimal jika holding tersebut disempurnakan dengan mengintegrasikan satu BUMN baru ke dalam Holding Migas, yang berperan menggantikan tugas dan fungsi SKK Migas saat ini. Hal ini sekaligus akan mensinergikan seluruh resources nasional dan mencegah benturan kepentingan antar BUMN,” ujar Marwan, Jum’at (15/5).

Mengingat pentingnya aspek pengelolaan eksploitasi SDA migas nasional, paparnya, maka badan usaha yang berperan melakukannya sangat penting diatur secara tegas dan terukur dalam RUU Cipta Kerja dan RUU Migas baru. Skema pengelolaan melalui BHMN dalam UU No.22/2001 tentang Migas harus diakhiri.

“Tidak ada alternative lain, seperti telah diatur dalam UU No.8/1971, lembaga pengeloala tersebut harus ditetapkan sesuai konstitusi, yaitu berbentuk BUMN,” tegas Marwan dalam diskusi virtual dengan tema Pengelolaan Migas Konstitusional dalam Lingkup RUU Omnibus Law.

Menurutnya, berbagai tugas dan fungsi SKK Migas saat ini harus dievaluasi dan dipisahkan sedemikian rupa, sehingga hal-hal yang terkait pengelolaan dan bisnis migas kelak dijalankan oleh BUMN baru yang bergabung ke holding. Sedangkan yang terkait aspek regulasi, non-bisnis dan pengawasan dapat dijalankan Direktorat Jenderal Migas. Hal ini sekaligus untuk mencegah wewenang yang tumpang tindih dengan fungsi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Dalam kesempatan itu, Marwan juga mengingatkan, dalam membahas RUU Cipta Kerja, Pemerintah dan DPR perlu memperhatikan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No.36/2012 ketika membubarkan BP Migas pada tahun 2012. Dia menyatakan, setiap pembentukan organisasi negara dan semua unitnya harus disusun berdasar rasionalitas birokrasi efisien, tidak membuka peluang inefisiensi dan penyalahgunaan kekuasaan.

“Keberadaan BUMN yang terpisah justru berpotensi terjadinya inefisiensi,” ungkap Marwan.

Cadangan Migas

Alasan lain yang disampaikan Marwan adalah aset cadangan terbukti (proven reserve) migas nasional selama ini tidak termonetisasi optimal, terutama karena SKK Migas berbentuk BHMN dan tidak berbisnis. Jika SKK Migas tergabung dalam satu holding bisnis, maka secara langsung cadangan terbukti berada di bawah kendali BUMN yang sekaligus berperan sebagai kustodian aset (custodian, berperan menyimpan dan menjaga).

“Karena itu, RUU Cipta Kerja harus memuat ketentuan holding BUMN-lah yang berfungsi sebagai kustodian aset SDA cadangan terbukti migas nasional,” tegasnya.

Dengan menjadi kustodian, menurut Marwan, Pertamina dapat membukukan pendapatan bagian Pemerintah dari first trench petroleum (FTP) dan equity to split (ETS) sebagai bagian dari penerimaan. Sebagai pimpinan holding, Pertamina juga akan menikmati berbagai peningkatan kinerja korporasi berupa cadangan terbukti migas, produksi migas, pendapatan korporasi dan keuntungan korporasi. Peningkatan ini diperoleh secara otomatis tanpa perlu suntikan penyertaan modal negara (PMN) dari Pemerintah.

Manfaat lebih lanjut bagi Holding BUMN Migas adalah meningkatnya aset dan kemampuan memupuk modal untuk berinvestasi, termasuk peningkatan peringkat kredit. Peningkatan modal dan rating utang ini akan menambah kemampuan berinvestasi Holding Migas untuk digunakan menambah cadangan terbukti, kemampuan produksi dan membangun infrastruktur yang sangat berguna bagi peningkatan ketahanan energi nasional.

“Dengan berbagai manfaat di atas, maka sejumlah ketentuan terkait aspek penguasaan negara melalui holding BUMN Migas dan kustodian aset migas oleh holding BUMN harus masuk dan ditetapkan dalam RUU Cipta Kerja,” tegas Marwan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here