Jakarta, Petrominer – Serikat Pekerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SP SKK Migas) kembali menyoroti masalah organisasi SKK Migas. Ini disebutnya sangat penting dalam menghadapi perubahan global dan perkembangan hulu migas nasional.

Ketua SP SKK Migas, Muhammad Arfan, menyebutkan bahwa selama ini ada hal utama yang menjadi penghambat bagi SKK Migas dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Padahal, organisasi itu harus bisa cepat adaptif dalam menghadapi kondisi bisnis yang sangat dinamis.

“Hambatan organisasi is real Permen ESDM No.17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja SKK Migas. Kebijakan ini terlalu kaku mengatur organisasi SKK Migas. Bahkan level pekerja pun diatur oleh menteri dan perlu persetujuan menteri,” ungkap Arfan, Sabtu (14/11).

Menurutnya, organisasi adalah penting dan menjadi core of the transformation. Namun, proses reorganisasi SKK Migas tidak kunjung selesai dalam dua tahun terakhir ini. Pasalnya, dibutuhkan sejumlah persetujuan dan bolak-balik di-review.

“Kondisi SKK Migas saat ini, ada 110 lebih pekerja yang stuck di posisi atau golongannya lebih dari 6 tahun. Ada dua jabatan deputi kosong, dan tujuh posisi struktural tertinggi kosong. Alasannya masih menunggu reorganisasi. Padahal organisasi itu harus adaptif dalam kondisi bisnis sangat dinamis,” tegas Arfan.

Revisi UU Migas

Selama ini, menurutnya, adaptasi organisasi yang dibutuhkan tidaklah cepat, sementara kondisi bisnis membutuhkan kecepatan adaptasi. Karena itulah, badan baru nantinya harus diberikan fleksibilitas untuk mendukung challenge industri yang semakin berat. Ditambah lagi kebutuhan energi terus meningkat dan perlu diantisipasi juga dengan cepat.

“Badan usaha mandiri atau badan usaha bergabung dengan Pertamina, di mata pekerja saat ini adalah pilihan yang fair bagi Pemerintah. UU Cipta Kerja (Omnibus Law) adalah kesempatan memperbaiki dengan cepat. Namun sayang telah dilewatkan. Sekarang tinggal bergantung pada upaya perubahan UU Migas,” ucap Arfan.

Dia menjelaskan, ada tiga faktor terkait urgensi perubahan UU Migas. Pertama faktor geopolitik, migas merupakan komoditias penting dan dibutuhkan. Namun hingga kini Indonesia masih impor dan terus bertambah.

Kedua faktor kelembagaan dalam kegiatan usaha hulu migas. Pasalnya, BP Migas sudah dinyatakan inskontitusional. Karena itulah, model hubungannya harus ditingkatkan. Penguasaan negara peringkat pertama yaitu pengelolan, bukan lagi hanya pengaturan.

Dan faktor ketiga adalah kepastian hukum. Pasalnya, UU No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) sudah beberapa kali di-ujimateri. Mulai dari MKRI 002/PUU-I/2003, MKRI 006/PUU-III/2005, MKRI 11/PUU-V/2007, hingga MKRI 36/PUU-X/2012. Akibatnya, isi UU Migas menimbulkan ketidakjelasan

“Kapan pihak yang terkait mau melihat kenyataan ini? Berapa tahun lagi mau dinikmati? Sampai kapan amanah keputusan Mahkamah Konstitusi dibiarkan tanpa pembentukan badan usaha, yang membutuhkan revisi UU Migas seperti yang diamanatkan sejak tahun 2012,” paparnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here