by
Tag: BUMN
-
Melanggar UU, PP No.72/2016 Bisa Digugat
Jakarta, Petrominer — Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Mahfud MD mengaku banyak menerima mediasi dari berbagai kalangan yang mempertanyakan isi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016. Kebijakan ini diterbitkan akhir tahun 2016 lalu sebagai revisi atas PP Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada…
-
Terkait PP No.72/2016, Komisi VI Panggil Pemerintah
Jakarta, Petrominer — Komisi VI DPR RI berencana segera memanggil Pemerintah dan minta penjelasan terkait Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016. Kebijakan baru ini tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. Menurut Komisi VI, aturan yang baru…
by
-
DPR Desak Pemerintah Tinjau Ulang PP 72/2016
Jakarta, Petrominer — Komisi XI DPR RI minta Pemerintah meninjau ulang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016. Pemerintah juga diminta untuk memberikan penjelasan kepada DPR mengenai substansi dan esensi dari PP tersebut. Terbitnya PP Nomor 72 tahun 2016 tentang Perubahan atas PP Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada…
by
-
PP 72/2016 Cacat Hukum dan Sangat Berbahaya
Jakarta, Petrominer — Pengamat Ekonomi Universitas Gajah Mada Tri Widodo mengatakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016, tentang Perubahan atas PP Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, sarat akan kecacatan hukum. Aturan baru yang berlaku sejak 30 Desember 2016 lalu itu…
by
-
Dipotong, Pengawasan DPR Atas Kementerian BUMN
Jakarta, Petrominer — Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, mengkritik keras langkah Pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 44/2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN, sebagaimana tertuang dalam PP No. 72/2016 yang dirilis persis pada penghujung tahun 2016 lalu. Menurut Fadli Zon, PP No. 72/2016, yang melonggarkan tata cara penyertaan modal negara…
by
-
PP 72/2016 Bisa Jual Aset BUMN ke Swasta
Jakarta, Petrominer — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia cukup geram menyambut keluarnya aturan terbaru mengenai pemindahantanganan atau penjualan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pasalnya, Pemerintah bisa begitu saja menjual asset BUMN tanpa minta persetujuan dari DPR. Menurut Wakil Ketua Komisi VI DPR, Inas Nasrullah Zubir, aturan tersebut bisa berbahaya. Apalagi jika sampai dialihkan ke…
by
-
BPK Pertanyakan Rencana Jual BUMN Tanpa Izin DPR
Jakarta, Petrominer — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mempertanyakan kebijakan baru dari Pemerintah tentang penyertaan modal di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Aturan tersebut menyatakan bisa menjual asset BUMN tanpa persetujuan DPR RI. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan…
by
-
Aturan Baru Soal Aset BUMN Berbahaya!
Jakarta, Petrominer — Pemerintah diketahui telah melakukan revisi Peraturan Pemerintah (PP) terkait BUMN dan Perseroan Terbatas (PT). Namun aturan yang belum ramai diketahui kalangan termasuk DPR RI ini menuai kontra. Pasalnya, aturan tersebut dinilai berbahaya karena saham BUMN yang dimiliki negara dapat berpindah tangan ke siapapun tanpa diketahui oleh DPR. Kebijakan baru tersebut tertuang dalam Peraturan…
by
-
PGN Tambah Sambungan Gas Rumah Tangga Non-APBN
Jakarta, Petrominer — PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) berhasil menambah 8.158 sambungan gas bumi rumah tangga sepanjang tahun 2016 lalu. Hebatnya, tambahan sambungan gas rumah tangga ini direalisasikan tanpa mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Kami punya program PGN Sayang Ibu, tiap tahun terus menambah pelanggan gas rumah tangga di berbagai daerah khususnya…
by
-
PLN Dapat Kucuran Dana Investasi Rp 12 Triliun
Jakarta, Petrominer — PT PLN (Persero) terus percepat penyelesaian Program 35.000 MW dengan mendorong percepatan penyelesaian pembangunan baik sisi pembangkitan, transmisi maupun distribusi. Hal ini terlihat dari giatnya BUMN itu mencari dukungan pendanaan baik dari dalam maupun sumber pendanaan luar negeri. Di penghujung tahun 2016, PLN kembali memperoleh pinjaman dari sindikasi kreditur perbankan dalam negeri yang…
by
