by
Kategori: Petroleum
Rubrik petroleum bahas isu seputar minyak dan gas bumi
-
UU No.8 Tahun 1971 Masih Relevankah?
Jakarta, Petrominer — UU No.8 Tahun 1971 sering diungkapkan oleh beberapa pihak untuk digunakan kembali seiring kekecewaan beberapa pihak terhadap UU Migas No.11 Tahun 2001 yang di sahkan di jaman Presiden Megawati. UU No 8 Tahun 1971 yang memberikan kewenangan cukup besar kepada Pertamina dalam mengusahakan minyak dan gas bumi di Indonesia: mulai dari eksplorasi,…
-
Penjualan naik, Pertamina Tambah SPB-ViGas
Surabaya, Petrominer — Sejak diluncurkan tahun lalu, peminat Vigas terus meningkat. Untuk memenuhi permintaan pasar ini, PT Pertamina (Persero) telah menambah SPBU penjual Vigas atau yang biasa disebut SPB-Vigas. Menurut GM Marketing Operation Region V, Ageng Giriyono, penambahan SPB-Vigas merupakan bukti komitmen Pertamina untuk terus mengembangkan energi yang ramah lingkungan secara konsisten. “Kami berusaha mendekatkan…
by
-
Jika Masela Jadi OLNG, Apa Pipa Yang Cocok?
Jakarta , Petrominer — Yoga Suprapto, Ketua Tim Fortuga (Forum Tujuh Tiga) ITB yang menggadang seama OLNG (Onshore Liquid Natural Gas) menyatakan, jika nanti untuk blok Masela keputusannya menggunakan skema OLNG, maka harus menggunakan pipa special design dan special order. Hal ini disebabkan salah satunya karena proyek Masela sudah masuk kategori deep water. Faktor deep…
by
-
Pertamina Kelola Jargas Terbesar di Indonesia
Prabumulih, Petrominer — Proyek jaringan gas bumi (jargas) terbesar di Indonesia mulai dibangun di Prabumulih, Sumatera Selatan. Proyek ini akan membangun 32.000 sambungan rumah tangga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said, melakukan groundbreaking pembangunan jargas itu, Senin pagi (21/3). Saat bersamaan, juga diresmikan pembanguan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di Lapangan Prabujaya,…
by
-
Prabumulih Jadi Kota Percontohan Pengguna Gas
Prabumulih, Petrominer — Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, telah dipilih sebagai kota percontohan di Indonesia yang menggunakan sumber daya setempat, yaitu gas. Tahun 2016 ini, akan dibangun jaringan gas (jargas) rumah tangga sampai 34.626 sambungan rumah tangga (SR). Pembangunan jargas baru itu akan didanai dari APBN dan PT Pertamina (Persero). Dari 34.626 SR, sebanyak 32.000 SR…
by
-
Pengelolaan Sumur Tua Harus Dioptimalkan
Palembang, Petrominer — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, mendesak Pemerintah Daerah melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan koperasi untuk mengoptimalkan pengelolaan minyak dan gas bumi (migas) dari sumur tua. Pasalnya, pengusahaan sumber daya alam seperti migas bisa menjadi modal pembangunan bagi Pemerintah Daerah dan menjaga tingkat keekonomian bagi para pelaku…
by
-
Pemerintah Harus Bisa Stabilkan Harga BBM
Jakarta, Petrominer – Kontribusi sektor migas relatif rendah terhadap deflasi (penurunan harga-harga), dari deflasi 0,09 Persen. Deflasi sebagian besar disebabkan andil tarif listrik yakni 0,14 persen; harga bawang merah 0,08 persen; harga daging ayam ras 0,05 persen; harga bbm bensin 0,04 persen; harga telur ayam ras dan andil cabai rawit 0,03 persen; serta tergantung pula…
by
-
Pipa Untuk Blok Masela Bisa Dibuat Di Indonesia?
Jakarta, Petrominer — Tenaga Ahli Bidang Energi di Kemenko Maritim dan Sumber Daya, Dr. Haposan Napitupulu pernah menyatakan proyek pipanisasi di Blok Masela ini bukan merupakan proyek pipa terbesar di Indonesia, karena sebelumnya juga pernah dibangun jalur pipa gas laut. Dia memberi contoh, North Bali ke Gresik sepanjang 370 Km; lapangan Kakap Natuna ke Singapura…
by
-
Arah UU Migas Masih Liberal?
Jakarta, Petrominer — Dalam draft UU Migas yang saat ini dibuat oleh Pemerintah dianggap oleh sebagian pengamat tidak mengarah kepada perubahan mendasar dalam pengelollan migas. Khususnya dalam menjawab persoalan hilangnya kontrol Negara atas kekayaan migas nasional dan jatuhnya sebagian besar kekayaan migas kepada perusahan asing. “Jangan dibuat liberal UU Migas ini”, kata Ferdinand Hutahean, Direktur…
by
-
Ada Izin Operasional SPBE Di Atas Lahan Sengketa
Jakarta, Petrominer — Aliansi Pertanahan Rakyat (Alpertra) menyatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan ke depannya harus mengutamakan prinsip keadilan dan menegakkan hukum. Karena itu, menurut Direktur Eksekutif Alpertra, William Syah, pihaknya akan terus memberikan saran kepada pemangku kebijakan untuk menata sistem pertanahan di Indonesia. “Kami setuju kalau masalah pertanahan itu sangat dinamis. Dimulai dari UU Pokok Agraria,…
by
