Ferdinand Hutahaean.

Jakarta, Petrominer — Dalam draft UU Migas yang saat ini dibuat oleh Pemerintah dianggap oleh sebagian pengamat tidak mengarah kepada perubahan mendasar dalam pengelollan migas. Khususnya dalam menjawab persoalan hilangnya kontrol Negara atas kekayaan migas nasional dan jatuhnya sebagian besar kekayaan migas kepada perusahan asing.

“Jangan dibuat liberal UU Migas ini”, kata Ferdinand Hutahean, Direktur Petromine Watch Indonesia dalam sebuah Forum diskusi , Jum’at (18/3).

Seharusnya, kata Ferdinand, kembalikan saja semua pengelolaan migas ini kepada Pertamina dan tidak perlu membentuk BUMN Khusus yang justru akan membuat tidak efektif. Dengan Pertamina diberi peran besar maka kepentingan dan manfaatnya bagi bangsa dan Negara akan lebih besar.

Senada, Direktur IRESS Marwan Batubara juga menyatakan, kedaulatan energi Indonesia belum optimal karena UU Nomor UU 22 Tahun 2001 tentang Migas sangat liberal dan berpihak pada kepentingan asing. “Kita harus kawal UU Migas ini. Tapi tak hanya kawal harusnya kita juga bertindak agar UU MIgas yang dihasilkan tak pro asing,” kata Marwan dalam diskusi tersebut.

Marwan juga menyoroti wacana menjadikan SKK Migas sebagai BUMN Khusus karena dianggap menjadi sebuah pemborosan. “Tidak efisien juga mendirikan BUMN Khusus itu. Kenapa tak berikan saja ke Pertamina ke Pertamina sehingga kontrolnya lebih baik,” katanya.

Oleh karena itu, kata Marwan, dalam konteks penguasaan oleh negara, RUU Migas harus menegaskan bahwa aset cadangan seharusnya menjadi aset Pertamina. Dengan monetisasi aset yang dilakukan Pertamina maka aset tersebut bisa dioptimalkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai konstitusi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here