Karen Agustiawan usai mengikuti sidang.

Jakarta, Petrominer – Mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Karen Agustiawan, mengklaim dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap dirinya telah terbantahkan seluruhnya. Alasannya, selama persidangan, pihak JPU tidak dapat membuktikan dugaan kasus korupsi.

Hal itu Karen disampaikan usai menjalani sidang pemeriksaan dirinya atas kasus korupsi investasi di Blok Baskar Manta Gummy (BMG), Australia 2009. Sidang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (16/5).

Lihat juga: Karen Bantah Rugikan Negara dalam Akuisisi Blok BMG

Menurutnya, sepanjang proses pemeriksaan saksi dari JPU, tak ada yang membuktikan dirinya melakukan korupsi. Salah satunya soal dakwaan yang mengatakan Pertamina melakukan akuisisi Blok BMG tanpa kajian.

“Berdasarkan keterangan saksi dan dokumen yang dibeberkan di persidangan, seluruh hasil kajian telah masuk ke dalam perjanjian. Mungkin karena perjanjiannya bukan dalam bahasa Indonesia, jadi agak sulit dipahami pada saat penyidikan sehingga masalah ini tetap masuk ke dalam dakwaan,” jelas Karen.

Selain itu, dia mengatakan bahwa proses akuisisi Blok BMG telah mengantongi persetujuan dari komisaris Pertamina. Komisaris disebutnya sudah bertindak di luar ketentuan internal Pertamina dengan mengeluarkan surat persetujuan dan pada saat direksi sudah menandatangani surat persetujuan, tiba-tiba komisaris menyatakan keberatan.

Menurut Karen, perbedaan pendapat antara komisaris dan direksi itu seharusnya sudah tidak menjadi persoalan. Hal ini, katanya, karena pada akhirnya pemegang saham yaitu menteri BUMN sudah memberikan pembebasan tanggungjawab.

Dia menegaskan, pada bisnis hulu migas terdapat untung dan rugi. Untung dan rugi di dalam bisnis itu merupakan hal yang biasa dan termasuk dalam risiko bisnis.

“Bisnis pasti ada untung ada rugi. Pertamina pada zaman saya tidak pernah mengalami kerugian. Malah kian meningkat dari tahun ke tahun. Kecuali ada yang menerima uang suap, oke, merugikan negara. Orang sampai sekarang dalam dakwaan maupun persidangan tidak ada pembicaran masalah aliran uang yang diterima para tersangka. Jadi dimana korupsinya?” tegas Karen.

Atas dasar itu, dia berharap kepada JPU dan majelis hakim agar dapat membuat keputusan yang seadil-adilnya. Dia pun menyatakan keberatan atas dakwaan JPU yang mengatakan akuisisi blok BMG telah mengakibatkan kerugian negara.

Menurutnya, kerugian negara harus dilihat dari kinerja perusahaan secara keseluruhan. Padahal, tegas Karen, selama masa kepemimpinannya, Pertamina justru meraup laba triliunan rupiah.

Lihat juga: Kasus Karen Agustiawan: Kriminalisasi Bisnis BUMN

Murni Risiko Bisnis

Hal senada juga disampaikan oleh Praktisi Industri Hulu Migas, Hilmi Panigoro, yang juga dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan hari ini.

Dia memandang apa yang terjadi pada aksi korporasi yang dilakukan Karen merupakan bagian dari risiko bisnis. Apa yang terjadi dengan investasi di Blok BMG murni risiko bisnis yang umum dihadapi korporasi. Tidak ada kesengajaan merugikan negara pada saat melakukan bisnis.

Pure risiko bisnis, yang umum dihadapi oleh korporasi. Saya kira tidak ada, tidak ada bisnis yang mau diturunkan,” kata Direktur Utama PT Medco Energi Internasional itu.

Menurut Hilmi, kerugian jangan hanya dari satu proyek, tapi harus dilihat di tahun itu ada berapa keberhasilan ada berapa kegagalan. Apalagi, Pertamina juga tidak menyebabkan kerugian negara, karena pada akhirnya meskipun investasi gagal di BMG tapi secara keseluruhan Pertamina masih mencetak keuntungan.

Dia menilai, upaya proses hukum terhadap langkah akuisisi blok migas justru dapat menimbulkan preseden buruk.

“Saya pikir ini juga memberikan preseden buruk, bahwa keputusan aksi korporasi bisa berakhir di ranah pidana, kecuali kalau ada fraud, ada conflict of interest untuk hal lain. Dengan good faith, kegagalan itu bisa diterima,” paparnya.

Lihat juga: Karen: Investasi di Blok BMG Adalah Aksi Korporasi

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here