Mantan Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan, menjalani sidang perdana dalam kasus Akuisisi Blok BMG, Kamis (31/1).

Jakarta, Petrominer – Mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Karen Agustiawan, menegaskan bahwa kegiatan investasi Pertamina di Blok Basker Manta Gummy (BMG), Australia, pada tahun 2009 merupakan aksi korporasi. Untuk itu, Karen meminta Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung melihat secara komprehensif, utuh dan objektif mengenai kasus tersebut.

“Aksi korporasi ini tidak lain adalah hanya menjalankan prinsip-prinsip bisnis judgement rule dan aksi korporasi yang selama saya menjadi Dirut tahun 2009-2014 sudah kami tanggung jawabkan di hadapan RUPS,” kata Karen usai menyampaikan eksepsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (7/2).

Menurutnya, aksi tersebut merupakan aksi akuisisi pertama kali Pertamina di luar negeri. Langkah itu disebutnya sejalan dengan wujud Pertamina go internasional.

“Ini kegiatan sejalan dengan rencana jangka panjang Pertamina Persero, dan juga RKP 2009 saat itu untuk meningkatkan cadangan dan produksi yang akhirnya yang menikmati rakyat Indonesia,” tambahnya.

Sebelumnya, Direktur Utama Pertamina periode 2009-2014, Karen Agustiawan, didakwa bersama dengan Direktur Keuangan Pertamina, Ferederick S. Siahaan, Manajer Merger dan Akuisisi (M&A) Pertamina periode 2008-2010, Bayu Kristanto, serta Legal Consul & Compliance Pertamina periode 2009-2015, Genades Panjaitan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Karen telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum telah mengabaikan prosedur investasi yang berlaku di Pertamina, yang antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN dan Ketentuan atau Pedoman Investasi lainnya.

Ketentuan atau Pedoman Investasi lainnya, yakni dalam Participating Interest (PI) atas Lapangan atau Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia Tahun 2009, yaitu telah memutuskan melakukan investasi Participating Interest (PI) di Blok BMG Australia tanpa melakukan pembahasan atau kajian terlebih dahulu.

Selain itu, menyutujui PI Blok BMG tanpa adanya due diligence serta tanpa adanya Analisa Risiko yang kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Sale Purchase Agreement (SPA) tanpa adanya pesetujuan dari Bagian Legal dan Dewan Komisaris PT Pertamina.

“Sehingga, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya Roc Oil Company Limited Australia,” kata TM. Pakpahan, selaku JPU saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis minggu lalu (31/1).

Atas perbuatan itu, Karen diduga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 568.066.000.000 atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Perhitungan Kerugian Negara dari Kantor Akuntan Publik Soewarno, akuntan independen, nomor:032/LAI/PPD/KA.SW/XII/2017.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here