by
Tag: RUU Migas
-
FSPPB Desak Presiden Prabowo Terbitkan Perpu Migas
Ini sebagai langkah konstitusional dan strategis untuk membenahi tata kelola migas nasional serta mereintegrasikan Pertamina sebagai alat negara dalam mewujudkan kedaulatan energi
-
Utusan Khusus Presiden jadi Anggota Dewan Pengawas IPA
IPA berkomitmen untuk bekerja sama dengan Pemerintah guna memastikan industri hulu minyak dan gas bumi terus memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan energi nasional
by
-
Urgensi RUU Migas untuk Jaga Ketahanan Energi
Jakarta, Petrominer – Revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) perlu segera diselesaikan mengingat kebutuhan energi akan terus bertambah sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Apalagi, Pemerintah telah menargetkan produksi migas pada tahun 2030 sebesar 1 juta barel minyak bumi (bpod) dan 12 miliar kaki kubik gas bumi per hari (bcfd). Menurut pendiri Reforminer Institute,…
by
-
Hulu Migas Sebaiknya Dikelola Badan Otoritas
Solo, Petrominer – Pemerintah didesak untuk sebuah badan otorita untuk mengelola indusrti hulu minyak dan gas bumi (migas). Langkah ini diyakin selaras dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membubarkan BP Migas tahun 2012 lalu. “Melalui lembaga otoritas maka pengelolaan hulu migas akan selaras dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan memberikan keleluasaan dalam mengelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran…
by
-
Untuk Beri Kepastian, RUU Migas Harus Segera Dituntaskan
Jakarta, Petrominer – Perdebatan tentang undang-undang migas masih terus bergulir. Sejumlah akademisi, praktisi dan pengamat energi menyatakan revisi undang-undang migas harus segera dituntaskan untuk kepastian investasi hulu migas di Indonesia. Demikian hasil Forum Group Discusion di kampus Unair Surabaya, yang menghadirkan Pengamat Migas yang juga mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Susilo Siswoutomo,…
by
-
Menakar Regulasi dan Kelembagaan Hulu Migas
Jakarta, Petrominer – Sejak Mahkamah Konstitusi (MK) mengesahkan pembubaran Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP MIGAS) pada 13 November 2012, sektor hulu migas mengalami ketidakpastian kebijakan dan kelembagaan pengelola yang dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional. Padahal, ini merupakan jaminan utama kepada investor. Memang, Pemerintah telah membentuk Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha…
by
-
Jokowi Berharap RUU Migas Perkuat Kemandirian Energi
RUU Migas ini diharapkan juga mampu memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional.
by
-
Sah, RUU Migas Jadi Inisiatif DPR
Setidaknya ada tiga urgensi mengapa UU Migas ini perlu direvisi dengan RUU inisiatif DPR.
by
-
Revisi UU Migas Jadi Utang DPR
Jakarta, Petrominer – Komisi VII DPR RI menyebutkan bahwa upaya Pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi minyak dan gas bumi (migas) belum berimbas pada peningkatan investasi dan kinerja sektor hulu migas. Malahan, kinerja investasi hulu migas berbanding terbalik dengan investasi di sektor lainnya. Menurut Wakil Ketua Komisi VII, Satya W Yudha, secara umum memang sudah ada…
by
-
Pekerja SKK Migas Minta Kejelasan Status Dalam UU Migas yang baru
Jakarta, Petrominer — Serikat Pekerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SP SKK Migas) menginginkan kejelasan status pekerja SKK Migas dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang Migas yang sedang digodok DPR RI. Mereka menuntut ada pengaturan yang jelas dalam pasal peralihan RUU Migas menyangkut status pekerja SKK Migas jika terjadi perubahan kelembagaan.…
by
