Jakarta, Petrominer – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran pemerintahan untuk mengkaji dengan cermat dan hati-hati agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Minyak dan Gas Bumi yang merupakan inisiatif DPR tidak bertentangan dengan konstitusi.

Permintaan tersebut disampaikan Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas yang membahas RUU Migas itu di Kantor Presiden, Rabu (23/1).

Presiden juga mengingatkan bahwa migas adalah sumber daya pembangunan yang strategis, tapi juga tidak terbarukan. Karena itu, RUU Migas ini diharapkan juga mampu memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional.

“Karena itu, tujuan pembentukan RUU ini harusnya bukan saja mendorong peningkatan produksi migas, tapi juga mendukung penguatan kapasitas nasional, penguatan industri dalam negeri, dan investasi SDM (Sumber Daya Manusia) kita di industri migas,” tegas Presiden seperti dilansir berita di www.setkab.go.id.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menekankan agar pembentukan UU Migas dijadikan sebagai momentum untuk reformasi tata kelola migas sehingga lebih efisien, lebih transparan, tidak berbelit-belit, sederhana, bisa berkelanjutan, dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Rapat terbatas tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, KSP Moeldoko, Menkeu Sri Mulyani, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menkumham Yasonna Laoly, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri KP Susi Pudjiastuti, Kepala BPKP Ardan Adiperdana, Kepala SKK Migas Dwi Sucipto, dan Dirut Pertamina Nicke Widyawati, serta para eselon 1 pada Lembaga Kepresidenan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here