Jakarta, Petrominer – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus menggenjot realisasi program Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga. Hingga awal Nopember 2017, sebagian besar realisasi program ini berada di Indonesia bagian timur.
Program BBM Satu Harga yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi akhir tahun 2016 ini bertujuan agar harga BBM yang sama dapat dinikmati oleh rakyat di seluruh Indonesia, khususnya di kawasan timur dan daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Hingga awal Nopember 2017, program ini sudah terealisasi di 26 titik penyalur dari target 54 titik penyalur hingga akhir 2017. Rendahnya realisasi ini karena pelaksanaan program ini masih banyak yang terkendala perizinan lokasi.
“Target tahun 2017 adalah sebanyak 54 titik, namun hingga saat ini baru 26 yang diresmikan. Atau baru separonya,” ujar Anggota Komite BPH Migas, Saryono Hadiwidjojo, Jum’at (3/11).
Menurut Saryono, perizinan masih menjadi salah satu kendala terbesar dalam penentuan titik BBM satu harga di daerah. Izin prinsip itu memang perlu, hanya saja di beberapa titik masih belum ada kesepakatan. Meski begitu, dia menegaskan semua sudah dalam proses.
Lebih lanjut, dia menjelaskan ada enam titik lagi akan diresmikan dalam waktu dekat. “Ada enam lagi yang akan diresmikan. Kondisinya sudah 100 persen siap operasi,” kata Saryono.
Selain keenam lokasi yang sudah siap tersebut, BPH Migas juga sedang mendorong sejumlah lokasi lainnya yang hampir rampung. Lokasinya pun tersebar di beberapa wilayah di Riau, Sulawesi Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Timur.
“Saat ini, progresnya sudah mencapai 70 hingga 80 persen,” jelasnya.
Masalah kendala perizinan juga diakui oleh Anggota BPH Migas Muhammad Ibnu Fajar. Menurutnya, banyak faktor yang menjadi penghambat implementasi Program BBM Satu Harga.
Ibnu menjelaskan letak permasalahannya adalah pertama adalah koordinasi dengan pihak pemerintah daerah sering mengalami perbedaan pendapat. Penentuan lokasi dari Pertamina terkadang berbeda dengan keinginan pemerintah daerah.
Dia mencontohkan pada titik pertama penentuan lokasi belum mendapatkan izin namun pemda sudah mengeluarkan izin pada titik rekomendasi kedua. Hal itu membuat proses menjadi lambat. Untuk itu, BPH Migas akan mendiskusikan kembali pemetaan lokasi.
Tindakan selanjutnya adalah akan berkoordinasi langsung kepada bupati wilayah terkait. Ibnu juga berjanji akan langsung menemui bupati setempat bila masalah perizinan tersebut tidak bisa segera diselesaikan.
Permasalahan selanjutnya adalah masih terkendala dengan beberapa investor, sebab lokasi sudah menarik namun beberapa investor masih dalam tahap proses.
Ibnu optimistis hingga akhir tahun 2017 target 54 titik akan tercapai. Apalagi, beberapa titik sebenarnya sudah siap beroperasi. Lembaga penyalur BBM Satu Harga ini berbeda dengan SPBU Reguler, sehingga proses persiapannya bisa lebih cepat.
“Nanti peresmian titik tidak satu-satu lagi. Misalnya di Papua masih ada empat titik nanti diresmikan secara bersamaan,” jelasnya.
Tinggalkan Balasan