Jakarta, Petrominer – Pakar Hukum Profesor Henry Indraguna mendukung kebijakan pemerintah yang akan menerapkan campuran etanol 10 persen (E10) dalam bahan bakar minyak (BBM). Program yang diinisiasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini dinilai sebagai kebijakan strategis untuk memperkuat kemandirian energi nasional, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM.
“Program E10 ini bukan hanya persoalan inovasi energi, tetapi juga menyangkut kedaulatan bangsa. Indonesia memiliki potensi besar dalam produksi bioetanol berbasis tebu dan singkong, dan inilah saatnya potensi tersebut dioptimalkan,” ungkap Prof. Henry, Sabtu (19/10).
Dia pun mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menyetujui mandatori penggunaan bensin bercampur etanol 10 persen tersebut. Pekan lalu, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, telah memaparkan secara langsung program tersebut di hadapan Presiden Prabowo.
Lebih lanjut, Guru Besar Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) ini menegaskan bahwa keputusan Menteri ESDM tersebut sebaiknya didukung oleh seluruh elemen. Mulai dari tingkat parlemen, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat secara umum.
Apalagi, menurutnya, dukungan penuh dari semua pihak, terutama industri otomotif, lembaga penelitian, dan masyarakat, menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan ini.
“Keputusan secepatnya harus diambil pemerintah karena sejauh ini untuk memenuhi konsumsi BBM di tanah air, Indonesia masih mengimpor sebanyak 60 persen untuk mengisi kebutuhan dalam negeri,” tegas Prof. Henry.
Sejalan dengan implementasi program ini, Indonesia juga akan memanfaatkan sumber daya alam berbahan bakar ramah lingkungan. Dengan demikian tidak perlu lagi mengimpor banyak minyak mentah, dan sebaliknya dapat memanfaatkan bahan bakar kendaraan yang bersih dan ramah lingkungan.
Menurut Doktor Ilmu Hukum UNS Surakarta dan Universitas Borobudur ini, kebijakan pro-kedaulatan energi tersebut juga akan memberikan efek berlapis bagi perekonomian nasional.
“Selain menghemat devisa negara dari impor BBM, program ini juga akan membuka peluang ekonomi baru di sektor pertanian dan industri bioenergi. Petani tebu dan singkong akan menjadi bagian penting dalam rantai pasok energi nasional,” tandasnya.
Prof. Henry menambah, dengan penerapan E10, Indonesia sedang mengambil langkah nyata menuju transisi energi bersih dan berkelanjutan.
“Kemandirian energi adalah fondasi kemandirian ekonomi. Dengan E10, kita membangun masa depan energi yang lebih hijau, lebih stabil, dan lebih berpihak pada rakyat,” tegasnya.
