Menteri ESDM, Arifin Tasrif. (Petrominer/Fachry Latief)

Jakarta, Petrominer – Sinyal positif meningkatnya investasi hulu migas semakin terbuka. Pasalnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif kembali mempertimbangkan hadirnya skema kontrak bagi hasil cost recovery bagi wilayah kerja baru maupun terminasi. Skema tersebut akan menjadi opsi bersama sistem fiskal gross split.

Dalam rapat kerja dengan anggota Komisi VII DPR RI pekan lalu, Arifin mengungkapkan perlu adanya evaluasi terhadap pola bisnis serta investasi di sektor migas. Evaluasi ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk segera memetakan regulasi yang menghambat laju investasi.

“Kami melalukan dialog dengan para investor di bidang migas. Kami tanyakan, mana yang prefer, ada dua (gross split dan cost recovery),” ungkap Arifin menceritakan hasil pertemuan dengan para pelaku usaha sektor migas di hadapan para anggota Komisi VII.

Sebenarnya skema gross split pun menjanjikan. Pemerintah mewajibkan perusahaan migas menerapkan skema gross split di wilayah kerja baru dan terminasi sejak 1 Januari 2017 lalu. Hingga saat ini, sudah ada 45 WK migas yang menggunakan skema tersebut, yakni 17 WK hasil lelang, 23 WK terminasi dan 5 WK amandemen. Dari jumlah tersebut, Pemerintah memperoleh dana eksplorasi sebesar US$ 2,71 miliar atau sekitar Rp 40,7 triliun. Sementara untuk bonus tanda tangan sebesar US$ 1,19 miliar atau sekitar Rp 17,8 miliar.

Namun kedua skema fiskal tersebut, jelas Arifin, memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ada investor yang lebih memilih skema kontrak cost recovery untuk lapangan yang terletak di daerah sulit dan berisiko tinggi karena skema tersebut dinilai lebih rasional.

“Semakin risk dan daerah remote, mereka pilih PSC (cost recovery). Komponen PSC itu bisa reasonable. Itu kami sudah pengalaman PSC. Meski PSC juga ada satu keluhan, tiap tahun perlu di-review dan prosesnya lama,” jelasnya.

Sebaliknya, gross split dianggap lebih cocok untuk wilayah kerja eksisting karena memiliki tingkat kepastian bisnis yang lebih tinggi. “Kalau gross split kan mereka senang terutama eksisting field, karena sumbernya sudah jelas, potensi jelas dan risk-nya kurang,” tegas Arifin.

Melihat pertimbangan tersebut, Pemerintah tengah mengkaji kedua penawaran ini lantaran banyaknya masukan dari para pelaku bisnis agar memperbaiki regulasi mengenai skema perhitungan bagi hasil yang terbuka. “Jadi ke depan kita lakukan perbaikan dan kami terbuka dengan investor. Kita sedang membahas revisi Permen ESDM,” paparnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here