Jakarta, Petrominer — Pemerintah terus melakukan penghematan dalam penggunaan anggaran negara. Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, langkah penghematan itu dilakukan untuk menyentuh kepentingan masyarakat secara langsung.
Pemangkasan anggaran pun dilakukan di seluruh jajaran pemerintahan. Seperti di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yang dipangkas sampai Rp 460 miliar. Meski anggarannya dipangkas, Menteri ESDM, Ignasius Jonan, menegaskan bahwa program-program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat tidak akan terganggu.
Pemangkasan anggaran Kemeneterian ESDM itu disepakati dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM, Kamis lalu (13/7). Selanjutnya, kesepakatan itu akan diserahkan ke Badan Anggaran DPR untuk ditetapkan sebelum disahkan dalam sidang paripurna DPR.
Dalam RDP, Komisi VII menyetujui usulan Menteri ESDM terkait perubahan APBN tahun anggaran 2017 menjadi RAPBN-P tahun anggaran 2017. Anggaran belanja Kementerian ESDM dipangkas sebesar Rp 460.307.875.000. Sebelumnya, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 7.027.234.669.000 (APBN 2017), namun dipotong menjadi sebesar Rp 6.566.926.794.000 (RAPBN-P 2017).
Menurut Jonan, pemangkasan anggaran tersebut dilakukan sesuai dengan arahan Presiden Jokowi. Pengurangan anggaran itu juga tidak akan mengganggu program-program Kementerian ESDM yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Ada dua hal yang ditekankan oleh Presiden Jokowi dalam pemangkasan anggaran Kementerian ESDM. Pertama, program yang bisa dikerjakan oleh badan usaha baik swasta maupun badan usaha pemerintah seperti pembangunan kilang minyak dan gas sebaiknya diserahkan kepada badan usaha.
“Jadi ini kami serahkan kepada Pertamina. Silahkan bangun sendiri tidak usah pakai APBN,” papar Jonan.
Yang kedua, penghematan dari biaya perjalanan dinas, biaya rapat dan dari banyak owner estimate atau harga satuan yang akan dilelang itu akan kita kurangi dengan mencari harga yang lebih efisien tanpa mengurangi program dan kualitas daripada barang yang akan dihasilkan untuk masyarakat.
“Jadi yang untuk kepentingan masyarakat kita tidak ganggu sama sekali,” tegasnya.
Salah satu program yang menyentuh ke masyarakat secara langsung antara lain, pembangunan jaringan gas kota (jargas). Pemerintah akan tetap membangun jargas sesuai dengan rencana di APBN 2017 yakni sebanyak sebanyak 59.809 sambungan rumah (SR).
Berikut rincian anggaran Kementerian ESDM dalam RAPBN-P 2017:
- Dukungan managemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Rp 365.117.971.000
- peningkatan sarana dan prasarana aparatur KESDM Rp 26.400.000.000
- pengawasan peningkatan akuntabilitas aparatur KESDM 79.690.724.000
- pengelolaan dan penyediaan migas Rp 2.165.857.538.000
- pengelolaan ketenagalistrikan Rp 161.714.252.000
- pembinaan dan pengusahaan mineral dan batubara Rp 330.538.791.000
- dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya DEN Rp 62.179.944.000
- penelitian dan pengembangan KESDM Rp 571.288.592.000
- pengembangan SDM ESDM Rp 525.415.114.000
- penelitian mitigasi dan pelayanan geologi Rp 763.076.651.000
- pengaturan dan pengawasan penyediaan dan distribusi BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa Rp 202.874.498.000
- pengelolaan energi baru terbarukan dan konservasi energy Rp 1.312.780.228.000.
