Jakarta, Petrominer – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) terus mengawal proses peralihan blok Rokan agar berjalan dengan baik. Salah satu proses peralihan yang penting adalah terkait kewajiban yang ada di kontrak-kontrak pengadaan barang/jasa, termasuk didalamnya kontrak untuk vendor lokal Riau.

Untuk ketiga kalinya oleh SKK Migas, PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) dan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) mengadakan kegiatan vendor day yang diselenggarakan secara daring, Senin (2/8). Ini dilakukan dalam rangka mengawal proses peralihan blok Rokan agar berjalan secara mulus tanpa ada kendala yang dapat mengganggu operasional pasca alih kelola.

“Kegiatan ini bagus sebagai bagian upaya untuk memastikan kontrak dan suplai tetap berjalan lancar saat terjadi alih kelola dari CPI ke PHR. Kelancaran proses alih kelola membutuhkan dukungan dari perbagai pihak termasuk para penyedia barang/jasa di blok Rokan. Terima kasih saya ucapkan atas kontribuasi para vendor sehingga produksi blok Rokan dapat dijaga secara optimal,” kata Plt Deputi Pengendalian Pengadaan SKK Migas, Rudi Satwiko, saat membuka kegiatan tersebut.

Dalam paparannya, VP Procurement & Contract CPI, Sigit Pratopo, menyampaikan bahwa proses mengawal transisi blok Rokan sudah berjalan selama dua tahun. Hal ini menunjukkan komitmen CPI untuk menjaga operasional blok migas ini agar tetap optimal, termasuk penyediaan barang dan jasa oleh para vendor.

“Kita semua berharap, pelaksanaan transisi berjalan secara mulus, tanpa kendala, selamat, akuntabel handal dan lancar. Selama persiapan terminasi dan transisi kami telah menyampaikan data dan informasi kepada SKK Migas dan PHR, termasuk diantaranya Salinan kontrak dan PO untuk proses mirroring kontrak oleh PHR, Salinan kontrak local business development (vendor lokal) untuk proses pengadaan LBD di PHR, data inventory dan proses pengelolaan warehouse,” kata Sigit.

Pasca transisi, tegasnya, CPI akan terus melakukan dukungan termasuk melanjutkan proses penutupan kontrak dan PO untuk memastikan pemenuhan kewajiban rekanan penyedia barang/jasa dan melakukan proses pembayaran invoice untuk kontrak dan PO di bawah entitas CPI.

Sementara Bussiness Support Project Leader PHR, Danang Ruslan Saleh, menyampaikan upaya menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan pengadaan barang/jasa telah dilakukan melalui mirroring kontrak yang dilakukan oleh PHR. Mirroring kontrak ini akan memastikan keberlanjutan kontrak-kontrak yang sudah ditandatangani saat vendor menjadi rekanan CPI.

“Dari total 379 kontrak aktif, ditetapkan sebanyak 318 kontrak sesuai dengan kebutuhan PHR dan berlanjut pada proses mirroring kontrak, yang telah diselesaikan 298 kontrak dan empat kontrak dalam proses amandemen,” jelas Danang.

Menurutnya, amandemen kontrak tersebut untuk penyediaan pemboran sehubungan dengan jumlah kegiatan pemboran yang akan ditambah oleh PHR pasca alih kelola. Pasalnya, dibutuhkan rig yang lebih banyak dari jumlah yang ada dalam kontrak eksisting

Danang juga menegaskan bahwa PHR akan melanjutkan kegiatan LBD yang telah dirintis oleh CPI. Selain terkait kontrak, saat ini, PHR sudah menyiapkan work order untuk satu bulan ke depan. Dengan begitu, pasca alih kelola PHR tidak ada kendala dalam penyediaan barang/jasa untuk mendukung operasional blok Rokan.

“Kami sedang menyelesaikan daftar kontrak owner yang dibutuhkan oleh penyedia barang/jasa saat PHR secara resmi sudah mengoperasikan blok Rokan,” ungkapnya.

LBD Ditambah

Dalam kesempatan itu, Kepala Divisi Pengelolaan Rantai Suplai dan Analisis Biaya SKK Migas, Erwin Suryadi, menyebutkan bahwa yang berubah di blok Rokan hanyalah operatornya saja yaitu dari CPI ke PHR. Untuk pengelolaannya, tetap berada di bawah kendali SKK Migas sebagai pihak yang mendapatkan kepercayaan dari Pemerintah untuk mengelola hulu migas nasional.

“Salah satu inti dari kegiatan vendor day kali ini adalah menyampaikan kehadiran SKK Migas yang akan terus mengawal pengoperasian blok Rokan. Agar proses transisi berjalan dengan baik tanpa halangan, serta tidak boleh ada penurunan produksi maupun gangguan produksi,” tegas Erwin.

Menurutnya, langkah antisipatif dan gerak cepat SKK Migas diwujudkan dengan merevisi PTK 007 dengan memasukkan terminologi kontrak mirroring. Dengan begitu, transisi hal-hal yang terkait dengan aktivitas dan penyediaan barang/jasa oleh vendor bisa berjalan dengan mulus.

”Kontrak mirroring selama satu tahun bukanlah bagi-bagi proyek, tetapi langkah yang dilakukan untuk menjaga kesinambungan penyediaan barang/jasa sampai PHR sebagai operator baru telah menyiapkan segala hal, termasuk infrastruktur pendukungnya. Per 17 Agustus 2021, PHR sudah bergabung di centralized integrated vendor database (CIVD) sehingga memudahkan vendor dan PHR dalam kegiatan penyediaan penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang ada,” ujar Erwin.

Terkait program LBD, dia mengatakan agar PHR dapat meningkatkan jumlah LBD yang terlibat di berbagai daerah di Riau, yang saat ini dari 14 wilayah ring 1 dengan 699 aktif LBD. Apalagi, kontrak pengadaan barang/jasa ke LBD sangat besar. Berdasarkan data SKK Migas per Mei 2021, selama 11 tahun mencapai Rp 1,27 triliun untuk 5.055 kontrak yang menyerap 40.400 tenaga kerja.

“Harapannya jumlah LBD bisa ditambah sehingga manfaat bagi masyarat Riau menjadi lebih besar,” tegas Erwin.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here