by
Tag: SPBE
-
Mendag Puji Pertamina atas Ketepatan Takaran LPG 3 Kg
Bantul, Petrominer – Menteri Perdagangan, Budi Santoso, mengapresiasi langkah Pertamina Patra Niaga dalam menerapkan ketentuan Berat Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) ke seluruh Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE). Penerapan standar operasional prosedur (SOP) pengisian LPG yang sesuai dengan ketentuan BDKT telah memberikan jaminan kepastian kepada masyarakat, khususnya dalam hal berat bersih gas elpiji 3 kg. “Kami mengapresiasi PT Pertamina Niaga, khususnya SPBE…
-
Menteri Perdagangan Pastikan Isi LPG 3 Kg Sesuai Timbangan
Bandung Barat, Petrominer – Menteri Perdagangan, Budi Santoso, meninjau Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) di Padalarang, Bandung Barat, Senin (23/12). Ini dilakukan untuk memastikan penerapan pengisian tabung LPG 3 kg telah sesuai dengan prosedur baru. Dalam kunjungan tersebut, Budi Santoso didampingi oleh Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra. Kunjungan ini merupakan…
by
-
Isi Tak Sesuai Takaran, Pertamina Tertibkan SPBE
Jakarta, Petrominer – Pertamina Patra Niaga telah melayangkan surat teguran kepada 12 SPBE yang saat pemeriksaan disinyalir terdapat tabung-tabung berisi gas di bawah ketentuan volume. Jika teguran ini tidak diindahkan, usaha pengisian tabung elpiji tersebut bakal dicabut izinnya. Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo, menjelaskan bahwa tindak penertiban operasional ini dilakukan sebagai…
by
-
Elnusa Petrofin Operasikan SPBE di Bima
Bima, Petrominer – PT Elnusa Petrofin menggelar peresmian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) di Kota Bima. Ini merupakan upaya untuk meningkatkan ketahanan energi khususnya LPG di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan memberikan layanan pengisian tabung LPG bagi para agen PT Pertamina (Persero). Berdiri diatas lahan seluas 6.000 meter persegi, sarana dan fasilitas SPBE…
by
-
Ada Izin Operasional SPBE Di Atas Lahan Sengketa
Jakarta, Petrominer — Aliansi Pertanahan Rakyat (Alpertra) menyatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan ke depannya harus mengutamakan prinsip keadilan dan menegakkan hukum. Karena itu, menurut Direktur Eksekutif Alpertra, William Syah, pihaknya akan terus memberikan saran kepada pemangku kebijakan untuk menata sistem pertanahan di Indonesia. “Kami setuju kalau masalah pertanahan itu sangat dinamis. Dimulai dari UU Pokok Agraria,…
by
