by
Tag: Komisi VII
-
Usulan Asumsi Dasar RAPBN 2018 Sektor ESDM
Jakarta, Petrominer — Komisi VII DPR RI telah menyetujui usulan Asumsi Dasar dan Pagu Indikatif Rencana Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2018 yang diajukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Persetujuan itu disampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri ESDM, Iganisius Jonan, Selasa malam (13/6). Menurut Ketua Komisi VII DPR, Gus Irawan Pasaribu,…
-
Asumsi Makro Sektor Energi Stagnan!
Jakarta, Petrominer — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Rofi’ Munawar, menyebut relatif stagnan atas target Pemerintah dalam asumsi makro ekonomi sektor energi di tahun 2018. Hal ini terlihat dari asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Prices/ICP) yang masih konservatif pada kisaran US$ 45 – 60 per barel dan lifting minyak 771…
by
-
DPR RI Suarakan Energi Alternatif dan Konservasi
Jakarta, Petrominer — Delegasi DPR RI baru saja menghadiri Sidang Komisi Ekonomi dan SDGs Parlemen Asia (Asian Parliamentary Assembly/APA) di Manama, Bahrain. Dalam acara yang berlangsung tanggal 24-27 Maret 2017 itu, Rofi’ Munawar didapuk sebagai pimpinan delegasi. “Pada sidang tersebut, kami menekankan komitmen Indonesia untuk mengedepankan konsumsi energi yang sejalan dengan SDGs dan ramah lingkungan…
by
-
Utamakan EBT untuk Udara Lebih Bersih
Washington, DC, Petrominer — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya W. Yudha Menyatakan semakin menurunnya kualitas udara di kota-kota besar akibat polusi harus menjadi perhatian utama pemerintah. Untuk itu, dia mendesak Pemerintah untuk terus mengedepankan penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT). Tidak hanya itu, krisis pemanasan global juga sudah di depan mata dan menjadi…
by
-
IUPK Sementara PTFI Cacat Hukum
Jakarta, Petrominer — Anggota Komisi VII DPR RI Rofi Munawar menyatakan heran atas Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sementara yang dikeluarkan Pemerintah kepada PT Freeport Indonesia (PTFI). Kebijakan ini disebutnya berpotensi menimbulkan diskriminasi industrial dan catat hukum dalam pelaksanaannya. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menerbitkan IUPK untuk mengganti…
by
-
Tidak Ada Perlakuan Khusus Pada Freeport Indonesia
Jakarta, Petrominer — Komisi VII DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, Kamis (30/3). Rapat kali ini membahas perkembangan perundingan masa depan PT Freeport Indonesia, permasalahan harga gas, dan sektor kelistrikan. Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi VII, Gus Irawan Pasaribu, ini, Menteri ESDM hadir bersama Wakil…
by
-
Ke Inggris, Komisi VII Bahas EBT hingga Gas Natuna
Jakarta, Petrominer — Rombongan Komisi VII DPR RI baru saja melakukan kunjungan kerja ke Inggris. Mereka berkunjung ke DPR Inggris (UK House of Commons) dan sejumlah lembaga/instansi lainnya yang berkaitan dengan bidang kerja Komisi VII. “Di DPR Inggris, kami membahas kerjasama parlemen dan juga pemerintahan,” ujar Wakil Ketua Komisi VII, Satya W. Yudha, Minggu (19/3).…
by
-
Terhadap Freeport, Pemerintah Harus Tegakan Aturan!
Jakarta, Petrominer — Pemerintah diminta tegas dalam menegakan aturan terkait renegoisasi kontrak dengan perusahaan pemegang Kontrak Karya (KK). Karena apa yang dilakukan oleh Pemerintah sesungguhnya merupakan amanat Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). “Pemerintah selama ini cenderung lunak terhadap berbagai kewajiban yang diamanatkan UU Minerba terhadap perusahaan kontrak karya. Itu dapat…
by
-
Komisi VII Bentuk Panja Pengawasan PP Minerba
Jakarta, Petrominer — Komisi VII DPR RI akan mendorong terbentuknya Panitia Kerja (Panja) untuk mengawasi implementasi terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksana Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara (Minerba). Ini dilakukan sebagai tanggapan positif atas kebijakan yang baru saja diteken Presiden Joko Widodo untuk mengatur kebijakan hilirasi dan pelonggaran ekspor konsentrat mineral. “Tentu…
by
-
PLTGU Jawa 1, Bukti PLN Mbalelo
Jakarta, Petrominer — Terus tertundanya penandatanganan kontrak proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Jawa 1 semakin membuktikan bahwa PT PLN (Persero) tidak sejalan dengan kebijakan yang sudah digariskan. Bukan sekali ini saja, sikap ini sudah sering dilakukan oleh BUMN listrik tersebut. “Ini membuktikan, PLN memang mbalelo,” kata mantan anggota Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan…
by
