Sofyan Basyir. (Petrominer/Sony)

Jakarta, Pertominer – Mantan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir divonis bebas oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Sofyan dinyatakan tidak terbukti memfasilitasi pemberian suap dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo kepada mantan anggota DPR, Eni Maulani Saragih, dan mantan Menteri Sosial, Idrus Marham.

“Mengadili menyatakan terdakwa Sofyan Basir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dakwaan pertama dan kedua,” kata Hakim Ketua Hariono saat membacakan amar putusan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (4/11).

Majelis hakim berpendapat bahwa Sofyan tidak terbukti melanggar Pasal 12 huruf a juncto Pasal 15 Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 56 Ke-2 KUHP dan Pasal 11 juncto Pasal 15 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 56 ke-2 KUHP.

Sofyan disebut hakim tidak terlibat dalam kasus dugaan suap berkaitan dengan proses kesepakatan proyek Independent Power Producer Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (IPP PLTU MT) Riau-1 antara PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PJBI) dan Blackgold Natural Resources (BNR) Ltd dan China Huadian Engineering Company Limited (CHEC) Ltd.

Tidak hanya itu, Sofyan disebut tidak berperan membantu Eni dalam menerima suap. Bahkan, dia juga diyakini tidak mengetahui pemberian suap Kotjo kepada Eni.

Lihat juga: Sofyan Basir Dinonaktifkan Sebagai Dirut PLN

Sebelumnya, dalam sidang yang digelar hari Senin, 7 Oktober 2019, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Sofyan dengan hukuman lima tahun penjara dan denda Rp 200 juta. Sofyan didakwa mengetahui rencana pemberian uang kepada Partai Golkar. Uang ini berasal dari pengusaha Johannes Kotjo terkait proyek PLTU Riau-1.

Dalam tuntutan tersebut, anggota DPR dari Fraksi Golkar, Eni Maulani Saragih, disebut menyampaikan kepada Sofyan bahwa dia ditugaskan Setya Novanto untuk mengawal perusahaan Johannes B Kotjo dalam proyek pembangunan PLTURiau-1.

“Guna kepentingan mencari dana untuk Partai Golkar dan Pemilu Legislatif Partai Golkar,” tambah Jaksa Penuntut Umum KPK saat membacakan dakwaan pada Juni 2019.

Berkas dakwaan juga menjelaskan, mulanya Kotjo bertemu mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto di ruangan Fraksi Golkar. Di sana Kotjo meminta bantuan Setnov untuk membuka jalan berkoordinasi dengan PT PLN terkait proyek PLTU Riau-1 tersebut.

Setnov pun memperkenalkan Kotjo dengan Eni yang kala itu menjabat Wakil Ketua Komisi VII DPR RI. Setnov pun meminta Eni untuk mengawal Kotjo di proyek PLTU. Atas arahan Setnov, Eni meminta Sofyan melakukan pertemuan dengan bosnya di rumah milik terpidana kasus korupsi proyek e-KTP tersebut.

Namun, dalam pledionya, Sofyan membantah seluruh dakwaan. Sambil menangis, Sofyan Basir tak menyangka pertemuan dengan Eni Saragih, eks Sekjen Golkar Idrus Marham dan Johannes B Kotjo akan berbuntut kasus hukum.

Sofyan mengatakan PLTU Riau-1 merupakan salah satu proyek kelistrikan guna mewujudkan program listrik 35 ribu megawatt.

Saat membacakan pembelaannya tersebut, yang digelar hari Senin, 21 Oktober 2019, Sofyan masih memohon Majelis Hakim Tipikor untuk membebaskannya dari seluruh tuntutan. Dia menganggap Jaksa KPK tak bisa membuktikan seluruh tuntutan.

Lebih dari itu, Sofyan juga merespons Jaksa KPK yang menyebut tindakannya tak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi. Menurutnya, pernyataan itu sangat menyakitkan dan sulit diterima.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here