Pipa penyalur uap panasbumi ke PLTP Darajat, Garut, Jawa Barat.

Jakarta, Petrominer – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Koordinasi dan Kerjasama dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Senin (29/4).

Dalam sambutannya, Jonan menegaskan bahwa Kementerian ESDM terus mendukung upaya-upaya untuk mengurangi dampak lingkungan hidup pasca kegiatan sektor ESDM. Salah satu langkah nyatanya adalah dengan menetapkan kewajiban untuk melakukan reklamasi pasca penambangan sesuai dengan persetujuan AMDAL yang diterbitkan.

“Kami komitmen untuk mengurangi dampak lingkungan hidup, apabila kewajiban-kewajiban tersebut tidak dilakukan, nanti pelayanan penambangan akan dikurangi atau tidak dilayani”, ungkapnya.

Selain itu, menurut Jonan, dibutuhkan juga pemahaman yang seragam antara Inspektur Tambang dengan PPNS dari Ditjen Penegakan Hukum Kementerian LHK agar komitmen tersebut bisa berjalan. Jika tidak hanya akan jadi Business as Usual.

Di samping perbaikan lingkungan hidup pasca kegiatan tambang, Kementerian ESDM juga mendorong pengurangan polusi dan menekan emisi gas buang. “Kami menerapkan program campuran fame (minyak CPO) ke minyak solar sebesar 20 persen di mana solar mewakili 2/3 dari penggunaan seluruh minyak di Indonesia. Itu berarti kalau dihitung dari aspek renewable nya 2/3 dikali 20 persen jadi 13 persen,” jelasnya.

Dari sisi kelistrikan, pembangkit listrik sekarang energy mix nya kurang lebih 13 persen, yang terbesar berasal dari panasbumi dan hydro. Dua sumber tersebut sangat terkait dengan izin pinjam kawasan hutan.

“Terkait hal itu, mohon Kementerian LHK memberikan izin sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan PLTA dan PLTP. Kalau kedua sumber tersebut digabungkan bisa mencapai 10 persen dari total energy mix pembangkit listrik,” tegas Jonan.

Terkait pembangunan pembangkit listrik di kawasan hutan di Pulau Jawa khususnya, sejak tahun 2018 dalam RUPTL sudah tidak ada izin untuk membangun PLTU yang menggunakan batubara. Pembangunan pembangkit harus menggunakan tenaga gas, itu pun harus menggunakan pipa atau memakai renewable energy. Harapannya dapat mengurangi polusi di Pulau Jawa.

Beberapa fokus yang menjadi ruang lingkup dari kerjasama tersebut meliputi:

  • Reklamasi Hutan dan Rehabilitasi DAS
  • Pengendalian, penertiban, dan penataan perizinan bidang ESDM
  • Sinkronisasi penggunaan kawasan hutan
  • Pengawasan penanganan permasalahan dan penegakan hukum bidang LHK dan bidang ESDM
  • Pengendalian pertambangan skala kecil dalam rangka transformasi penghapusan merkuri sesuai konsesi minamata
  • Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dalam kegiatan ESDM
  • Pengendalian perubahan iklim dan implemantasi National Determined Contribution (NDC); Pelaksanaan inventarisasi bersama SDA di kawasan hutan
  • Pengembangan energi baru dan terbarukan di dalam dan di luar kawasan hutan
  • Pemasangan peralatan pemantauan dan monitoring gunung api di kawasan konservasi
  • Pengelolaan museum kegunungapian dan geopark di kawasan konservasi
  • Pengelolaan sampah, limbah, bahan B3 dan limbah B3 di bidang ESDM; Pertukaran data dan informasi bidang LHK dan bidang ESDM
  • Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang LHK dan bidang ESDM.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here