Jakarta, Petrominer – Para pekerja PT Pertamina Gas (Pertagas) menolak akuisisi Pertagas oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN). Aksi korporasi ini disebutnya sebagai bagian dari upaya mengkerdilkan bisnis gas Pertamina.
Serikat Pekerja Pertagas menggelar Rapat Umum Pekerja Pertamina Gas sebagai ekspresi atas penolakan tersebut di kantor Pertagas, Jum’at pagi (25/5). Akuisisi Pertagas oleh PGN disebutnya hanya akan merugikan Pertamina dan negara.
“Kami pekerja Pertagas dengan tegas menyatakan menolak diakuisisi oleh PGN,” ujar Ketua Serikat Pekerja Pertamina Gas (SPPG), Nugeraha Junaedy, pada acara Rapat Umum Pekerja Pertamina Gas.
Menurut Nugeraha, gas bumi adalah salah satu sumber energi penting bagi negara yang memiliki peran dalam menjaga ketahanan energi nasional. Sudah sepatutnya gas bumi dikelola oleh negara bukan publik sesuai yang tertulis pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 2. Namun kenyataannya dalam waktu dekat, hak negara untuk mengendalikan gas bumi akan dilepas ke publik. Lepasnya hak negara dapat dipastikan terjadi di detik Pertagas diakuisi oleh PGN.
“43 persen saham PGN adalah milik publik, 5 persen dimiliki oleh perserorangan dan 38 persen dimiliki oleh perusahaan asing. Menyerahkan Pertagas yang 100 persen milik negara kepada PGN sama saja dengan menjual aset negara kepada asing,” ungkapnya.
Saat ini, asset, pendapatan, dan laba Pertagas seluruhnya dikontribusikan untuk negara. Menjual Pertagas kepada PGN tentu sama saja dengan merelakan 43 persen aset, pendapatan dan laba untuk dinikmati oleh swasta.
“Mari kita analogikan saat Pertagas di akuisisi PGN, jika Pertagas mencetak laba 1.000 rupiah, maka negara hanya akan menerima 570 rupiah. Dengan kata lain negara telah kehilangan laba sebesar 430 rupiah. ini jelas mencederai pasal 33 ayat 2 UUD 1945,” jelas Nugeraha.
Selain itu, aksi akuisisi tersebut juga akan membutuhkan jumlah dana cash yang sangat besar untuk pembelian seluruh aset Pertagas dan afiliasinya. “Apakah PGN memiliki dana sebesar itu? Kami sangat meragukannya mengingat performa keuangan PGN dalam 5 tahun merosot tajam,” ungkap Nugeraha.
Jika memaksakan opsi akuisisi, maka akan dibutuhkan sokongan dana dari induk barunya yaitu Pertamina. Ini dianggap hanya akan merugikan Pertamina? “Alih-alih memberikan pemasukan kepada Pertamina, aksi PGN mengakuisisi Pertagas akan membebani kinerja keuangan Pertamina secara konsolidasi,” lanjutnya.
Meilihat pertimbangan tersebut, Nugeraha menilai akuisi itu justru merupakan opsi yang paling buruk bagi Pertamina. Akuisisi tampak seperti aksi korporasi yang disetir oleh swasta untuk mengkerdilkan bisnis gas Pertamina.
“Kami pekerja Pertagas didukung oleh seluruh pekerja Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu tegas menolak akuisisi,” tegasnya.
Tinggalkan Balasan