Jakarta, Petrominer – SKK Migas sedang menyusun sebuah katalog mengenai barang dan jasa hulu migas untuk dijadikan panduan bagi seluruh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Didukung 20 asosiasi yang bergerak di sektor hulu migas, katalog ini akan semakin meningkatkan aspek transparansi, waktu proses pengadaan, ketersediaan, dan kemampuan penyedia barang dan jasa yang dibutuhkan serta menyajikan informasi harga persatuan yang dapat diakses secara terbuka.
Dukungan dari para asosiasi terhadap rencana SKK Migs itu disampaikan pada kegiatan rapat koordinasi antara SKK Migas dengan asosiasi di lingkungan industri hulu migas yang dilaksanakan secara virtual akhir pekan lalu. Ke-20 asosiasi tersebut adalah AFABI, APCI, API, APITINDO, APMI, APROKIP, APROPIPE, APPAI, APPCI, APWI, GAPENRI, GAPIGA, GUSPENMIGAS, HAKINDO, IISIA, INPEMIGAS, INSA, IPERINDO, PEPSINDO dan PROA.
“Asosiasi-asosiasi tersebut merepresentasikan usaha di sektor penunjang hulu migas dengan porsi pengadaan yang besar dan kontribusi TKDN yang tinggi,” ujar kata Kepala Divisi Pengelolaan Rantai Suplai dan Analisis Biaya SKK Migas, Erwin Suryadi, Senin (26/7).
Erwin menjelaskan, katalog yang akan disusun, menyediakan data kemampuan perusahaan penyedian barang dan jasa di dalam negeri sampai biaya per satuan unit. Selanjutnya, data ini bisa digunakan sebagai acuan pengadaan barang dan jasa KKKS.
“Kami mengembangkan kegiatan yang sudah dilakukan sejak tahun 2018 ini secara masif. Tujuannya agar kami mendapatan Informasi ketersediaan barang yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri untuk digunakan oleh KKKS,” ungkapnya.
Pada tahun 2018, SKK Migas telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Indonesian Iron & Steel Industry Association (IISIA), sebagai salah satu bentuk implementasi dalam menjembatani kegiatan operasi dan pemenuhan TKDN. Dengan adanya ini, industri hulu migas bisa mendapatkan acuan dasar harga pipa dan sekaligus memberikan informasi ketersediaan pipa yang sudah diproduksi dalam negeri untuk digunakan oleh KKKS.
Selain itu, SKK Migas juga telah membangun kolaborasi dengan asosiasi Indonesia National Shipowner Association (INSA) dan Asosiasi Pemboran Minyak Indonesia (APMI) untuk membuat E-katalog sektor jasa transportasi operasi laut dan rig pemboran. Dengan adanya E-Katalog di kedua sektor tersebut, manfaatnya sungguh positif.
Tentu saja efisiensi dapat terus ditingkatkan, ketepatan waktu yang semakin membaik,di lain pihak keterlibatan perusahaan nasional terus meningkat. Seperti di sektor jasa operasi laut saat ini sudah 99 persen kapal disediakan oleh perusahaan dengan bendera Indonesia.
Katalog untuk seluruh pengadaan barang dan jasa sektor hulu migasakan mendukung keberhasilan penerapan TKDN kegiatan hulu migas. Pada rencana dan strategi peningkatan produksi hulu migas dalam Indonesia Oil & Gas 4.0, TKDN telah ditetapkan menjadi salah satu target dan pilar utama.
“Itulah mengapa catalog dan updating-nya menjadi penting, karena TKDN telah menjadi salah satu KPI Utama SKK Migas. Setelah capaian target produksi dan efisiensi cost recovery, target berikutnya adalah upaya untuk terus meningkatkan TKDN,” jelas Erwin.
Dengan proses yang ada saat ini, maka dibutuhkan pemetaan potensi kemampuan perusahaan penyedia barang dan jasa di lingkup hulu migas. Langkah ini akan menjaga kemampuan hulu migas dalam mengimplementasikan target TKDN saat ini dan dimasa yang akan datang ketika target TKDN dinaikkan. Tersedianya katalog akan memudahkan bagi SKK Migas dan KKKS untuk mencapai target TKDN.
SKK Migas menargetkan, pembuatan dan updating katalog barang dan jasa hulu migas dapat diselesaikan pada September 2021, agar juga dapat digunakan sebagai referensi bagi fungsi operasi dan perencanaan data mengevaluasi WP&B 2022. Untuk itu, SKK Migas juga menugaskan key account representative yang akan melakukan koordinasi dengan 20 asosiasi tersebut, sehingga memudahkan asosiasi untuk melakukan komunikasi ke SKK Migas.
Tinggalkan Balasan