Areal penambangan PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika, Papua.

Jakarta, Petrominer – Akhirnya, resmi sudah pengalihan saham mayoritas (divestasi) PT Freeport Indonesia (PTFI) kepada PT Inalum (Persero). Ini mengakhiri proses negosiasi intensif selama dua tahun yang melibatkan Pemerintah, holding industri pertambangan Inalum, Freeport McMoRan Inc. (FCX) dan Rio Tinto.

Resminya pengalihan saham tersebut ditandai dengan proses pembayaran dan terbitnya Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK) sebagai pengganti Kontrak Karya (KK) PTFI yang telah berjalan sejak tahun 1967 lalu, dan diperbaharui tahun 1991 dengan masa berlaku hingga tahun 2021 mendatang.

Dengan terbitnya IUPK ini, maka PTFI akan mendapatkan kepastian hukum dan kepastian berusaha dengan mengantongi perpanjangan masa operasi 2 x 10 tahun hingga 2041, serta mendapatkan jaminan fiskal dan regulasi. PTFI juga akan membangun pabrik peleburan (smelter) dalam jangka waktu lima tahun.

Terkait dengan pengalihan saham, Inalum telah membayar US$ 3,85 miliar kepada FCX dan Rio Tinto untuk membeli sebagian saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PTFI. Dengan begitu, kepemilikan Inalum bertambang dari 9,36 persen menjadi 51,23 persen.

Kepemilikan saham 51,23 persen tersebut nantinya akan terdiri dari 41,23 persen untuk Inalum dan 10 persen untuk Pemerintah Daerah Papua. Saham Pemerintah Daerah Papua akan dikelola oleh perusahaan khusus PT Indonesia Papua Metal dan Mineral (IPPM), yang 60 persen sahamnya akan dimiliki oleh Inalum dan 40 persen oleh BUMD Papua.

Lihat juga: Presiden Minta Divestasi Saham Freeport Dipercepat

Inalum akan memberikan pinjaman kepada BUMD sebesar US$ 819 juta yang dijaminkan dengan saham 40 persen di IPPM. Cicilan pinjaman akan dibayarkan dengan dividen PTFI yang akan didapatkan oleh BUMD tersebut. Namun dividen tersebut tidak akan digunakan sepenuhnya untuk membayar cicilan. Masih akan ada pembayaran tunai yang diterima oleh Pemerintah Daerah.

Struktur kepemilikan Pemerintah Daerah Papua tersebut adalah struktur yang lazim dan sudah mempertimbangkan semua aspek, termasuk aspek perpajakan yang lebih efisien bagi semua pemegang saham serta aspek perlindungan dari masuknya penyertaan swasta didalam kepemilikan.

Penyerahan IUPK dilakukan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Bambang Gatot Ariyono kepada Direktur Utama PTFI disaksikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial, Deputi Kementerian BUMN Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Fajar Harry Sampurno, Direktur Utama Inalum Budi G. Sadikin dan CEO FCX Richard Adkerson dan Direktur Utama PTFI Tony Wenas di kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat.

Tuntasnya proses divestasi telah membuktikan ke dunia internasional bahwa Indonesia tetap mematuhi konstitusi yang mengamanatkan pengelolaan sumber daya alam yang mandiri tanpa harus memaksakan kehendak dan menasionalisasi kepemilikan asing.

Sebelumnya, para pemegang saham PTFI juga telah menyetujui pengangkatan anggota baru Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Susunannya sebagai berikut:

Dewan Direksi
Direktur Utama: Clayton Allen Wenas (Tony Wenas)
Wakil Direktur Utama: Orias Petrus Moedak
Direktur: Jenpino Ngabdi, Achmad Ardianto, Robert Charles Schroeder, dan Mark Jerome Johnson

Dewan Komisaris
Komisaris Utama: Richard Carl Adkerson
Wakil Komisaris Utama: Amin Sunaryadi
Komisaris: Budi Gunadi Sadikin, Hinsa Siburian, Kathleen Lynne Quirk, dan Adrianto Machribie

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here