Presiden Joko Widodo. (Petrominer/Fachry Latief)

Jakarta, Petrominer – Presiden Joko Widodo telah memerintahkan para menterinya untuk segera menyelesaikan divestasi saham PT Freeport Indonesia. Presiden juga menekankan agar pengurusan saham 10 saham untuk Papua harus selesai sesuai kesepakatan bersama dan tidak boleh ada penumpang gelap.

Menurut Gubernur Papua, Lukas Enembe, perintah Presiden Jokowi itu disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Negara, Kamis (29/11).

Rapat terbatas terkait masalah Divestasi Saham PT Freeport Indonesia itu dihadiri sejumlah pejabat terkait mulai dari Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Maritim, Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri BUMN, Rini Soemarno, Menteri ESDM, Ignasius Jonan, Menteri Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya, dan Direktur Utama PT Inalum, Budi Gunadi Sadikin.

Selain Gubernur Enembe, juga hadir dalam pertemuan tersebut, Wakil Gubernur, Klemen Tinal, Ketua DPR Papua, Yunus Wonda, Bupati Mimika, Eltinus Omaleng.

Dalam rapat tersebut, jelas Enembe, Presiden menekankan bahwa dalam pengurusan 10 persen saham PT Freeport Indonesia untuk Papua tidak boleh ada penumpang gelap di dalamnya. Pengurusan divestasi itu juga harus selesai sesuai kesepakatan bersama.

Tentunya, hal ini sesuai dengan keinginan Gubernur Papua yang telah disampaikan ke Presiden terkait apa yang menjadi harapan dan keinginan masyarakat Papua akan kepemilikan saham 10 persen.

“Kami dan masyarakat Papua berkeinginan 10 persen saham betul-betul diproses dan harus sesuai dengan kesepakatan awal,” ujarnya.

Menurut Enembe, dalam rapat, Presiden juga meminta agar proses divestasi saham harus selesai tahun ini dan memperhatikan hak-hak orang Papua. Dalam artian, jangan sampai ada pihak lain yang ikut masuk atau memanfaatkan momen ini.

“Tidak boleh lagi ada kasus Papa minta saham. Intinya, beliau (Presiden) sampaikan proses pengurusan saham ini harus benar-benar dilakukan secara hati-hati. Presiden berbicara dengan hati dan ikhlas. Kalau terkait penolakan kami, itu terkait nama BUMD yang diajukan dalam proposal Inalum. Saya pahami keinginan Presiden terkait kepemilikan saham. Jadi Papua memiliki saham 10 persen dan Papua juga memiliki hak terhadap agenda Freeport selanjutnya,” ujarnya.

Selain itu, Presiden juga meminta kepada jajarannya agar proses divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51 persen bisa diselesaikan sebelum tahun 2019. Ini artinya, harus rampung sebelum tahun 2018 berakhir.

Menurut Presiden, proses divestasi PT Freeport Indonesia adalah langkah besar untuk mengembalikan mayoritas kepemilikan sumber daya alam strategis dari tangan asing ke pangkuan Ibu Pertiwi. Upaya ini diyakini bisa meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat utamanya di Papua.

Proses divestasi saham PT Freeport Indonesia dilaporkan sudah bisa segera dituntaskan. Beberapa tahapan yang sudah dilewati yakni divestment agreement, sales and purchase agreement, serta subscription agreement.

Meski begitu, masih ada beberapa tahapan yang perlu penyesuaian dan dipercepat. Seperti penyelesaian isu lingkungan, masalah limbah dan tailing. Presiden telah minta laporan mengenai perkembangan beberapa yang masih perlu segera dituntaskan tersebut.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here