Jakarta, Petrominer — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mentargetkan dokumen RUPTL PT PLN (Persero) 2016 – 2025 sudah disahkan oleh Menteri ESDM awal Juni 2016. Dengan begitu, pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan segera dapat dilaksanakan, utamanya pelaksanaan Program 35.000 MW.

“Tanggal 20 Mei 2016, PLN telah menyerahkan RUPTL 2016-2025. Tim Teknis Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menemukan bahwa dari 57 poin penting yang harus ditindaklanjuti oleh PLN, 17 poin sudah ditindaklanjuti, 31 poin dalam proses tindak lanjut dan 9 poin belum ditindaklanjuti,” ujar Kepala Pusat Komunikasi Publik KESDM, Sujatmiko, Senin (23/5).

Dari 40 poin yang belum selesai ditindaklanjuti tersebut, jelas Sujatmiko, terdapat tiga poin yang memerlukan keputusan rapat pembahasan terpadu, yaitu porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam bauran energi pembangkitan tenaga listrik pada tahun 2025 yang masih kurang dari 25%; porsi PLN dalam Program 35.000 MW; dan konsistensi perencanaan (a.l.: Transmisi 500 kV High Voltage Direct Current/HVDC Jawa – Sumatera dan PLTU MT Sumsel 9 dan 10, serta PLTU Jambi 2 x 600 MW).

Sebagai upaya mempercepat penyelesaikan tiga isu penting tersebut, Menteri ESDM, Sudirman Said, telah menginstruksikan kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan untuk melakukan rapat pembahasan dengan melibatkan seluruh kementerian/instansi terkait lainnya dan PLN.

Senin, pagi (23/5), rapat pembahasan Draf RUPTL PLN 2016 – 2025 tersebut dilakukan di Kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dan dihadiri oleh Anggota Unsur Pemangku Kepentingan DEN, para pejabat dari Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenko Bidang Kemaritiman, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian PPN/Bappenas, BKPM, Direktur Utama PLN beserta jajaran.

Menurut Sujatmiko, rapat pembahasan terpadu itu memutuskan empat hal. Pertama, porsi EBT dalam bauran energi pembangkit secara Nasional sudah tertera dalam dokumen kebijakan energi, yaitu EBT sebesar 25% pada 2025. Apabila usaha pemenuhan porsi 25% tanpa memasukkan PLTN tidak tercapai maka dapat dipertimbangkan penggantian dengan energi gas atau energi bersih lainnya.

Kedua, porsi PLN dalam Program 35.000 MW yang tertuang dalam Draf RUPTL PLN 2016 – 2025, sebesar 10.233 MW dapat diterima dengan disertai kajian kemampuan keuangan PLN. Dalam pelaksanaannya, PLN diminta untuk tetap memprioritaskan:
a. Melaksanakan program listrik pedesaan
b. Melakukan pembangunan dan perkuatan jaringan transmisi dan distribusi listrik
c. Pembangunan dan perkuatan gardu induk
d. Pembangunan pembangkit peaker
e. Pembangunan pembangkit di daerah remote

Ketiga, transmisi HVDC 500 kV Sumatera – Jawa termasuk PLTU MT Sumsel 9 dan 10 tetap dicantumkan dalam Draf RUPTL PLN 2016 – 2025 dan pembangunannya tetap dilanjutkan.

Keempat, pengembangan PLTU di sistem Sumatera harus memanfaatkan teknologi batubara bersih (Clean Coal Technology/CCT). Pengembangan PLTU Jambi 2×600 MW tetap dapat dikembangkan dan dicantumkan dalam RUPTL PLN 2016 – 2025.

Dengan telah diputuskannya isu penting itu, akan dilakukan perbaikan dokumen RUPTL oleh Tim Teknis Ditjen Ketenagalistrikan dan PLN yang diketuai oleh Direktur Pembinaan Program Ketengalistrikan. Selanjutnya, dokumen draf RUPTL hasil perbaikan akan disahkan oleh Menteri ESDM.

“Ditargetkan awal Juni 2016, dokumen RUPTL PLN 2016 – 2025 disahkan oleh Menteri ESDM, sehingga pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan segera dapat dilaksanakan, utamanya pelaksanaan Program 35.000 MW,” papar Sujatmiko.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here