Penyalaan sambungan listrik di beberapa rumah tangga kurang mampu di Desa Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, NTT, oleh Dirjen Ketenagalistrikan, Rida Mulyana, Rabu (14/8).

Jakarta, Petrominer – Pemerataan akses listrik menjadi salah satu tugas Pemerintah dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan berbagai programnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) secara bertahap terus meningkatkan keandalan sistem ketenagalistrikan, dan sekaligus menjangkau wilayah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal) dengan memanfaatkan potensi energi setempat.

Hingga September 2019, Kementerian ESDM mencatat rasio elektrifikasi nasional hingga telah mencapai 98,86 persen. Angka ini naik sekitar 0,56 persen dari bulan Desember 2018 yang tercatat 98,3 persen.

“Hingga September 2019, rasio elektrifikasi nasional mencapai angka 98,86 persen. Keadilan atau pemerataan diwujud-nyatakan dalam rasio elektrifikasi ini,” ungkap Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM, Rida Mulyana, seperti dikutip berita di laman Kementerian ESDM, Selasa (5/11).

Sebelumnya, Direktur Program dan Ketenagalistrikan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Jisman P Hutajulu, menyampaikan bahwa rasio elektrifikasi nasional dalam empat tahun terakhir tumbuh rata-rata 3 persen per tahun. Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata sebelumnya yang hanya mencapai 1 persen saja.

“Selama empat tahun ini kita bisa mencapai rata-rata 3 persen lebih perkembangannya. Kalau dulu, 1 persen aja sudah syukur. Yang perlu diperhatikan saat ini adalah masih adanya dua wilayah Indonesia yang capaian rasio elektrifikasinya masih di bawah rata-rata nasional yakni, Provinsi Nusa Tenggara Timur (74 persen) dan Papua (94 persen),” ujar Jisman.

Dia menegaskan, Pemerintah akan terus memacu peningkatakan rasio elektrifikasi di kedua wilayah yang masih tertinggal dari wilayah-wilayah Indonesia lainnya yang rata-rata sudah mencapai 99 persen.

Untuk mencapai target rasio elektrifikasi di akhir tahun 2019, masih terdapat sekitar 1.103.859 rumah tangga yang belum menikmati listrik dan harus dilistriki. Dari jumlah tersebut, berdasarkan Basis Data Terpadu Badan Pusat Statistik (BPS) dan hasil verifikasi PT PLN (Persero), 710.008 rumah tangga diantaranya merupakan masyarakat tidak mampu, di mana jaringan listrik sudah ada di depan rumah mereka namun tidak dapat membayar sambungan pasang baru karena ketidakmampuan ekonomi.

Untuk melistriki 710.008 rumah tangga tersebut, Kementerian ESDM telah mencanangkan program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) 450 VA untuk masyarakat tidak mampu dari program sinergi BUMN, CSR PLN, APBD yang dianggarkan Pemerintah Daerah, program one man one hope PLN dan program Kementerian ESDM Peduli.

Kini, program BPBL mulai memperlihatkan hasil. Masyarakat tidak mampu tersebut sebagian telah mendapatkan sambungan listrik. Rasio elektrifikasi nasional pun perlahan-lahan meningkat dan diperkirakan rasio elektrifikasi sampai akhir tahun 2019 bisa mencapai 99 persen.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here